TARAKAN – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais menemukan adanya ketimpangan fasilitas dan masalah pendanaan utama dalam implementasi program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tarakan.
Dalam kunjungan pengawasan pada Rabu (22/10), Ombudsman menekankan bahwa program nasional ini seharusnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Indraza menyatakan, tujuan SR yang mulia sebagai wujud nyata negara menjamin hak pendidikan bagi anak kurang mampu. Namun, ia menyayangkan masih adanya perbedaan fasilitas antar unit di berbagai daerah. SR Tarakan, yang masih kategori 1C, meski sudah memiliki ruang berpendingin udara, tetap memerlukan standarisasi.
“Anggarannya seharusnya dari APBN, sementara daerah cukup menyediakan lahan dan dukungan administratif,” ujar Indraza.
Ia memperingatkan, pembebanan biaya operasional ke APBD tidak tepat, apalagi saat Transfer ke Daerah (TKD) sedang mengalami pemotongan. Ombudsman juga menyoroti kapasitas SR Tarakan yang sudah penuh (sekitar 50 siswa). Sehingga dikhawatirkan tidak bisa menerima murid baru tahun depan jika pembangunan fasilitas tambahan yang bersumber dari APBN, yang ditargetkan rampung November mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengakui, memilih tidak menunggu petunjuk teknis (juknis) dan arahan pendanaan dari pusat. Pemkot Tarakan memulai program SR menggunakan APBD sebagai wujud tanggung jawab konstitusi.
“Kalaupun ini salah, tapi kan kesalahan yang baik. Salahnya kami ya kami memulai,” kata Ibnu.
Ia menjelaskan, SR adalah terobosan besar untuk memutus rantai kemiskinan karena seluruh kebutuhan siswa. Mulai dari asrama, makan, pakaian, hingga perlengkapan mandi itu ditanggung penuh. Meski begitu, Ibnu S mengakui adanya tantangan social. Di mana kuota ideal 100 siswa belum terpenuhi karena sebagian masyarakat masih enggan dan belum memahami konsep sekolah berbasis asrama ini.
“Pemkot Tarakan mendesak agar juknis segera diterbitkan untuk memberikan kejelasan acuan pelaksanaan. Kami optimistis SR Tarakan akan berkembang. Terutama dengan rencana pembangunan fasilitas baru di Tarakan Utara yang akan dibiayai penuh oleh APBN tahun anggaran mendatang,” harapnya. (kn-2)
