TARAKAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat tiga fungsi utama dalam menjalankan perannya. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah.
Tiga fungsi itu meliputi treasury, regional chief economist, dan financial advisor. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Ika Hermini Novianti menjelaskan, fungsi pertama sebagai treasury berperan dalam memberikan layanan kepada Masyarakat. Terutama melalui penyaluran dana dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Di Kalimantan Utara ada tiga KPPN yang menjalankan fungsi treasury ini. Yaitu di Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor,” ujar Ika, Jumat (24/10).
Selain menyalurkan dana, lanjutnya, peran ini juga mencakup pendampingan dan penguatan pengelolaan pembendaharaan di seluruh wilayah. Fungsi kedua, regional chief economist, yang bertugas menggali potensi ekonomi daerah serta mengidentifikasi tantangan yang ada. Melalui peran ini, DJPb menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan daerah.
“Tujuannya agar kebijakan pusat dan daerah selaras dalam mendorong perekonomian. Ketika ekonomi daerah tumbuh, masyarakat akan merasakan manfaatnya langsung,” tegasnya.
Sementara fungsi ketiga, financial advisor, berperan memberikan pendampingan teknis dan strategi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan.
“Pemerintah daerah masih perlu sentuhan dari sisi finansial. Kalau kemampuan pengelolaan keuangannya meningkat, dampaknya akan kembali ke masyarakat,” kata Ika.
Ia menegaskan, penguatan tiga pilar ini bukan hal baru. Namun tahun ini menjadi momentum konsolidasi peran strategis DJPb di daerah agar semakin nyata manfaatnya.
“Tiga fungsi ini bukan hanya konsep di atas kertas, tapi akan kami wujudkan melalui kolaborasi nyata dengan pemda, lembaga, dan masyarakat. Kami ingin DJPb hadir bukan sekadar menyalurkan dana, tapi juga mendorong kemajuan ekonomi daerah,” pungkas Ika. (kn-2)
