TARAKAN – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menguat.
Bupati Nunukan Irwan Sabri menyambut baik langkah Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, yang mengusulkan pembangunan jalan dan Jembatan Binuang kepada Pemerintah Pusat sebagai proyek prioritas.
Menurut Irwan, percepatan pembangunan tersebut sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah Krayan, yang selama ini hanya bergantung pada transportasi udara.
Kondisi jalan darat dari Malinau ke Krayan belum memadai. Sehingga berdampak besar pada kelancaran distribusi bahan pokok bagi sekitar 18 ribu jiwa penduduk di daerah tersebut.
“Saya mengapresiasi Pak Gubernur yang cepat menyampaikan langsung ke Kementerian Keuangan soal kondisi jalan di Malinau dan Krayan. Saat ini masyarakat kami yang ingin ke Nunukan masih harus lewat jalur udara, sementara armadanya terbatas,” ujar Irwan Sabri, Rabu (29/10) lalu.
Bupati menjelaskan, keberadaan jalan dan Jembatan Binuang akan menjadi solusi strategis untuk memperlancar pengiriman sembako dan kebutuhan pokok ke Krayan. Jika jalur darat sudah tersambung, harga barang di wilayah perbatasan diharapkan lebih stabil karena biaya distribusi bisa ditekan.
“Kalau jalan ini sudah tersambung, akses masyarakat jauh lebih mudah. Pengiriman sembako dari Malinau ke Krayan akan lancar, harga di daerah kami juga bisa turun,” jelasnya.
Untuk mendukung distribusi sementara, Pemkab Nunukan bersama Pemprov Kaltara telah memberikan subsidi ongkos angkut. Hingga Desember 2025, target pengiriman sembako dari Malinau ke Krayan mencapai 26.000 ton, dengan rata-rata 1,2 ton per minggu.
Selain akses jalan, Bupati Nunukan juga menyoroti kondisi jembatan di wilayah perbatasan yang mulai rusak parah. Beberapa jembatan, termasuk Jembatan Binuang, perlu segera diperbaiki agar jalur transportasi darat dapat difungsikan dengan aman.
“Selain Jembatan Binuang, ada dua jembatan lain yang kondisinya sangat parah. Kami berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar masyarakat dapat melintas dengan aman,” tegasnya.
Irwan menegaskan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi terus dilakukan. Untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai target. “Kami akan terus berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Agar percepatan pembangunan ini bisa terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya dukungan serupa datang dari Komisi V DPR RI, yang juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan, khususnya di Krayan dan Malinau. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pihaknya siap mengawal langsung proyek tersebut di tingkat pusat, termasuk dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
“Kalau anggaran bisa dimajukan, kami siap memperjuangkannya agar tahun 2026 sudah tuntas. Ini termasuk Jembatan Binuang. Prinsip kami, semua proyek infrastruktur di Kaltara harus berjalan tanpa tertunda,” ujar Syaiful Huda.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, Jembatan Binuang sudah masuk dalam daftar prioritas utama yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
“Jembatan Binuang sudah kami bahas dalam kunjungan Komisi V DPR RI. Kami sedang menyiapkan usulan pembangunan secara lengkap agar segera masuk ke skema pendanaan pusat,” kata Zainal. (kn-2)
