TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Biro Umum se-Kaltara. Sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, kegiatan ini memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang harmonis dan efisien antarinstansi. Khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas Biro Umum yang berhubungan langsung dengan kegiatan pimpinan daerah.
“Rakor ini kita selenggarakan agar ada sinergi antara Biro Umum di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Melalui forum ini, kita ingin membangun kerja sama yang lebih baik, saling berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain,” ujarnya, Jumat (31/10).
Ia mencontohkan, masih adanya kelemahan dalam koordinasi antardaerah. Seperti ketika terjadi kunjungan pimpinan provinsi ke daerah, namun tidak seluruh pejabat daerah mengetahui agenda tersebut.
“Saya pernah ke Nunukan, Bupatinya tidak tahu kalau saya datang, justru Wakil Bupatinya yang tahu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, diharapkan setiap Biro Umum kabupaten/kota dapat menjalin komunikasi yang lebih erat dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltara. Sehingga setiap agenda pemerintahan dapat berjalan selaras dan terkoordinasi dengan baik.
Selain membahas sinergi kelembagaan, Zainal juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran di lingkungan Biro Umum. Ia menekankan pengelolaan keuangan pada unit kerja ini harus dilakukan secara cermat dan akuntabel. Karena sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran kegiatan pimpinan daerah.
“Penggunaan anggaran di Biro Umum ini sangat rawan. Karena itu, saya tekankan agar seluruh jajaran bekerja hati-hati dan sesuai aturan. Kita juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara. Untuk memberikan pemahaman terkait pertanggungjawaban keuangan yang benar,” jelasnya.
Ia berharap, Rakor Biro Umum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kaltara. Tidak hanya dalam hal koordinasi lintas daerah. Tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antar-Biro Umum akan membawa banyak manfaat. Apa yang baik di provinsi bisa ditiru kabupaten/kota, begitu juga sebaliknya. Yang terpenting kerja sama yang harmonis demi kemajuan Kaltara,” harapnya. (kn-2)
