Perbaikan Jalan Perbatasan Dilanjutkan Tahun Depan, Karena Persoalan Ini…

TERBENTUR ANGGARAN: Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama tertundanya pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan.  

TANJUNG SELOR – Upaya peningkatan dan perbaikan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi tantangan besar.

Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama tertundanya sejumlah proyek strategis. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Perkim) Kaltara Helmi menjelaskan, tahun ini pihaknya mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan.

Total pemangkasan mencapai hampir Rp 200 miliar, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 40 miliar dan anggaran infrastruktur Rp 160 miliar.

Baca Juga  Realisasi Investasi Masih 22 Persen

“Kalau jalan perbatasan saat ini memang belum bisa kita tangani secara penuh karena ada defisit anggaran. Pemotongan hampir Rp 200 miliar membuat kegiatan tahun ini hanya bisa bersifat pemeliharaan sementara,” ujarnya, Kamis (6/11).

Ia menjelaskan, proyek peningkatan jalan di wilayah perbatasan direncanakan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2026. Dengan catatan pemerintah provinsi mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

“Kita sudah usulkan untuk tahun 2026, mudah-mudahan bisa terealisasi. Semua tergantung alokasi anggaran nanti,” kata dia.

Baca Juga  Sosialisasi Pengawasan Lewat Ruang Sinema

Helmi mengakui, telah mengajukan anggaran sekitar Rp 140 miliar hingga Rp 150 miliar untuk kebutuhan pembangunan jalan perbatasan. Namun, dari total pengajuan itu, dana yang disetujui masih relatif kecil. Sehingga harus dilakukan prioritas dan pembagian skala kegiatan di berbagai wilayah.

“Bukan hanya jalan di perbatasan yang harus ditangani. Di wilayah lain juga banyak yang penting, seperti jalan lingkar Nunukan, lingkar Tarakan, dan ruas Malinau. Tahun ini saja dana DAK yang seharusnya Rp 35 miliar dihapus. Hanya tersisa sekitar Rp 2 miliar untuk pemeliharaan,” terangnya.

Baca Juga  Penyandang Disabilitas Diberi Keringanan Pajak Kendaraan

Helmi berharap dukungan Pemerintah Pusat dapat lebih besar. Agar pembangunan infrastruktur di Kaltara terutama kawasan perbatasan bisa segera dituntaskan. Daerah perbatasan ini bukan hanya soal akses, tapi juga citra negara.

“Maka, kita dorong terus agar bisa mendapat prioritas di tahun-tahun mendatang,” harapnya. (kn-2)

Bagikan:

Berita Terkini