TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah.
Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi. Melainkan harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
“Kemiskinan persoalan kompleks. Tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau program saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya terasa nyata,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius, belum lama ini.
Ia menjelaskan, strategi penanganan kemiskinan di Kaltara akan diarahkan pada tiga fokus utama. Yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan konsentrasi wilayah miskin atau kantong-kantong kemiskinan.
Dalam pelaksanaannya, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilakukan melalui penguatan program perlindungan sosial, seperti bantuan subsidi pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di tiap daerah.
“Upaya mengurangi kantong kemiskinan diarahkan ke wilayah pedalaman dan perbatasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Intervensi di daerah seperti ini harus lebih spesifik agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bertius menilai tantangan terbesar dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan kurangnya sinkronisasi data dan kebijakan, antara pemerintah pusat dan daerah. Data yang tidak akurat kerap membuat program tidak tepat sasaran.
“Data yang valid menjadi kunci. Dengan data yang akurat, kita tahu siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan jenis intervensi apa yang paling sesuai. Jadi, kebijakan tidak hanya berbasis asumsi,” urainya.
Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat miskin. Pada prinsipnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan sosial. Tapi bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. (kn-2)
