TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2025 menunjukkan progres positif.
Hingga memasuki triwulan berjalan, realisasi anggaran telah mencapai lebih dari 60 persen. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto. Menurut Denny, percepatan realisasi APBD mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Terutama pada pembayaran tagihan kegiatan pemerintah daerah.
“Sudah 60 persen sekian. Sudah mulai kencang ya, tagihan-tagihan yang harus kami bayarkan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Denny merasa optimistis terhadap capaian APBD tahun ini. Meskipun belum dapat dipastikan, apakah target akhir akan terpenuhi secara maksimal. Kaltara diharapkan mampu menjaga posisi di kisaran rata-rata nasional.
“Kita optimis saja setiap tahunnya. Apakah tercapai atau tidak, setidaknya kita bisa berada di rata-rata nasional. Saat ini rata-rata nasional sudah di angka 70-an,” jelasnya.
Ia menilai realisasi ideal pada akhir tahun anggaran seharusnya berada pada rentang 80 persen. Meski tidak mencapai puncak seperti beberapa tahun sebelumnya.
“Harusnya kita sudah lebih. Kalau kita lihat paling buruk-buruknya ya di 80 persen. Tidak 90 persen seperti tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Denny mengakui masih ada komponen anggaran yang realisasinya tergolong rendah, khususnya belanja modal. Jenis belanja ini kerap membutuhkan proses yang lebih panjang, baik dari sisi perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan fisik proyek.
Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset pemerintah. Oleh sebab itu, percepatan realisasi belanja modal dipastikan menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun anggaran, BKAD Kaltara terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Agar realisasi APBD dapat meningkat. Pemerintah berharap capaian anggaran tahun ini tetap berada pada level yang sehat dan mampu mendukung roda pembangunan daerah. (kn-2)
