TANJUNG SELOR – Dalam upaya memajukan wilayah perbatasan, pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) alami tantangan. Pembangunan infrastruktur yang merupakan kunci utama dalam meningkatkan perekonomian, masih jauh dari kata memadai.
Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis menyoroti kondisi di Krayan dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau yang masih memerlukan banyak sentuhan pembangunan. “Kita berdiri sebagai provinsi dengan tujuan utama menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan. Namun, hingga kini janji untuk membangun infrastruktur yang lebih baik masih belum terpenuhi,” ujarnya, Rabu (22/5).
Infrastruktur jalan menjadi sorotan utama, di mana kondisi jalan yang masih berlumpur menghambat pergerakan ekonomi. Jalan Lingkar Krayan, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah provinsi, belum mengalami perubahan signifikan.
“Jalan ini sangat dibutuhkan oleh warga. Karena tanpa itu, aktivitas ekonomi menjadi terhambat,” terangnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu, tokoh masyarakat telah mendesak agar pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan segera dituntaskan. Marli menekankan pentingnya tindakan pemerintah, terutama menjelang akhir masa jabatan. Untuk memenuhi janji perbaikan infrastruktur. Dari total panjang jalan yang memerlukan perhatian, yakni 90 Km, hanya sekitar 3 Km yang telah mendapatkan perbaikan berupa aspal.
“Sisanya masih berupa jalan tanah yang menjadi sangat becek saat hujan. Menunjukkan kondisi tanah di Krayan yang unik dan berbeda dengan daerah lain,” ungkapnya.
Diharapkan, dengan berakhirnya masa jabatan akan ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur. Sehingga dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah perbatasan.
Meskipun sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan pun mengakui, membuka keterisolasian di Kalimantan Utara yang sangat luas memang sulit. Namun ia percaya ini langkah yang harus dan bisa dimaklumi. Pembangunan khususnya di perbatasan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi juga melibatkan pihak lain yang turut serta dalam upaya pembangunan.
“Untuk tahun 2023, anggaran yang dialokasikan telah terealisasi dan proyek-proyek pembangunan sedang berlangsung,” jelasnya.
Ia mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kualitas hasil pembangunan. “Saya tak bicara soal keberhasilan sejauh mana sesuai visi daerah. Tapi saya ingin menekankan progres pembangunan itu sudah ada dan akan terus berlanjut,” tegasnya.
Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi hambatan dan memastikan, setiap langkah pembangunan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi prioritas utama, dalam mewujudkan visi dan misi daerah. (kn-2)
