TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Malinau, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Mengingat, akses ke wilayah perbatasan hanya bisa dijangkau melalui jalur darat. Pasalnya, untuk kondisi infrastrukur di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
“Satu-satunya jalan darat menuju perbatasan Apau Kayan yang juga berbatasan dengan Mahakam Ulu Kaltim. Tapi kini dalam kondisi rusak parah,” jelas Wakil Bupati Malinau Jakaria, Kamis (4/7).
Jalan sepanjang 147 kilometer yang berada di wilayah perbatasan, khususnya di titik yang berbatasan dengan Mahakam Ulu berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Selain itu, akses masuk lainnya yang berada di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan Timur menjadi kendala utama.
Negosiasi dengan Pemerintah Pusat sering kali terbentur pada status kawasan dan penguasaan izin oleh perusahaan. Yakni PT Sumalindo di Kalimantan Timur.
“Ini menjadi hambatan besar bagi kami untuk meningkatkan akses ke daerah perbatasan. Terutama Kecamatan Sungai Boh,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Malinau, dengan menyediakan alat-alat berat untuk memperbaiki jalan sementara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi biaya angkut barang dan orang, untuk membantu masyarakat di daerah perbatasan.
Karena keterbatasan anggaran, subsidi ini tidak bisa dimaksimalkan. Namun, pihaknya tetap berusaha untuk memberikan bantuan yang maksimal. “Meskipun angka pastinya belum bisa diberikan, subsidi ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Mengingat tingginya biaya transportasi per kilogram, terutama untuk pengiriman makanan dan transportasi orang sakit,” ujarnya.
Tantangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga mencakup masalah kewenangan. Untuk menyambung Malinau ke daerah terdekat, jalan harus melewati Taman Nasional Kayan Mentarang, yang berada di bawah kewenangan pusat.
“Ini selalu menjadi usulan kami kepada Pemerintah Pusat. Karena tidak ada kewenangan daerah di sana,” imbuhnya.
Akses melewati Taman Nasional Kayan Mentarang diperkirakan mencapai 200-300 km. Namun, jalur ini dianggap lebih mudah dibandingkan alternatif lainnya. Untuk mempermudah akses, pihaknya harus mencari rute terbaik untuk memasukkan sembako, yaitu melalui Kutai Timur.
Satu-satunya akses langsung dari Malinau melalui udara. Digunakan untuk mencapai wilayah Apokayan, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Kayan Hilir. “Kami sudah membangun jalan sepanjang 500 km untuk wilayah tersebut. Pentingnya akses udara untuk daerah yang sangat terpencil,” jelasnya.
Pemkab Malinau berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah perbatasan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, serta upaya berkelanjutan. Diharapkan akses ke daerah perbatasan dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat di Malinau.
“Kami optimis dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, tantangan ini bisa diatasi, dan masyarakat di wilayah perbatasan dapat menikmati akses yang lebih baik,” harapnya. (kn-2)
