TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gencarkan pembangunan dan pembentukan sekolah baru guna memperluas akses Pendidikan. Terutama di wilayah perbatasan dan daerah yang sulit dijangkau.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjamin seluruh masyarakat Kaltara. Termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Teguh Henri Sutanto mengungkapkan, beberapa sekolah baru sudah mulai beroperasi dan menerima siswa meski masih menumpang di fasilitas yang ada. SMA 1 Semanggaris di Sungai Ular, SMA 3 Kabupaten Tana Tidung (KTT) di Petayong, dan SMA 5 di Tarakan merupakan 3 sekolah yang telah dibuka dan mulai menerima siswa pada tahun ajaran ini.
“Kami sudah membuka pendaftaran dan menerima siswa baru di tiga sekolah itu. Saat ini, SMA 5 Tarakan sudah membuka empat kelas, SMA 3 Petayong hanya menerima satu kelas mengingat wilayahnya yang kecil. Sementara SMA 1 Semanggaris menerima dua kelas,” terangnya, Minggu (8/9).
Meski sudah mulai beroperasi, proses legalisasi sekolah-sekolah baru ini masih berlangsung. Disdikbud Kaltara tengah mengusulkan pendaftaran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) ke Pemerintah Pusat dan menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Kaltara.
Teguh optimis penetapan NPSN akan segera terealisasi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih lancar dan diakui secara resmi. Namun, tantangan yang dihadapi tidak berhenti di situ. Infrastruktur masih menjadi kendala utama.
“Untuk sementara waktu, sekolah-sekolah baru ini masih menumpang di gedung sekolah lain. SMA 5 Tarakan menggunakan fasilitas milik SMA 14, SMA 3 Tana Tidung menumpang di sebuah Sekolah Dasar, dan SMA 1 Semanggaris menggunakan fasilitas SMP setempat. Bahkan, masyarakat setempat turut berperan dengan menyediakan gedung sementara untuk kegiatan belajar mengajar,” bebernya.
Rencana jangka panjang untuk pembangunan gedung sekolah permanen sudah disusun dengan target minimal pada tahun 2025. Namun, hal ini masih bergantung pada penyelesaian masalah tanah, yang saat ini masih dalam proses hibah. Terutama untuk SMA 5 Tarakan, penyelesaian masalah tanah menjadi prioritas sebelum perencanaan pembangunan fisik gedung dapat dimulai.
Selain itu, ketersediaan tenaga pengajar juga menjadi perhatian serius. Disdikbud Kaltara sedang menyiasati kekurangan guru dengan memanfaatkan guru-guru yang memiliki kelebihan jam mengajar di sekolah lain. Serta merekrut tenaga pengajar baru dengan sistem kontrak berdasarkan jam mengajar.
“Sistem ini memungkinkan guru untuk dibayar sesuai jumlah jam mengajar yang mereka lakukan, mengikuti standar yang berlaku,” terangnya.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Disdikbud Kaltara berharap pendidikan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil semakin berkembang. Peningkatan akses pendidikan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat Kaltara. Serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.
“Upaya ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan Pendidikan. Tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda di Kaltara, khususnya yang berada di daerah terpencil dan perbatasan,” pungkasnya. (kn-2)
