TANJUNG SELOR – Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Gedung Serbaguna samping Family Mart, Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kamis (31/10), yang merupakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Serangkaian proses pemungutan dan penghitungan dilakukan, mulai pendataan daftar pemilih tetap (DPT) hingga pencoblosan surat suara di bilik suara. Hal itu merupakan rangkaian simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara.
Simulasi tersebut sebagai bagian dari upaya KPU untuk mencari hal yang paling ideal, berangkat dari pengalaman pengelolaan Pemilu 2024. Idealitas-idealitas KPU terkait penyelenggaraan pemilu, terutama teknis penyelenggaraan di TPS yang baik, efektif, efisien dan tidak terlalu melelahkan semua pihak.
“Kita upayakan ini sebagai proses pemungutan dan penghitungan suara ketika dilaksanakan di TPS pada 27 November mendatang. Tentu ada beberapa yang disimulasikan dan dicari tahu, apakah ada kendala atau tidak,” terang Ketua KPU Kaltara Hariyadi Hamid yang ditemui disela-sela pelaksanaan simulasi tersebut.
Menurut dia, simulasi ini juga untuk memastikan 600 pemilih per TPS bisa berjalan dengan baik. Termasuk ketika ada pemilih yang merupakan penyandang disabilitas dalam TPS tersebut. Dengan dibangunnya TPS oleh KPU, bisa ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas. Tentu masing-masing daerah memiliki jumlah yang bervariasi, untuk pemilih penyandang disabilitas.
Selain itu, KPU Kaltara juga menguji coba kemampuan petugas khususnya badan ad hoc di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Petugas KPPS yang bertugas saat pemungutan suara, tentu butuh pelatihan yang lebih banyak.
“Dengan adanya kegiatan ini (simulasi) kita dapat melihat dan petakan yang menjadi kelemahan dalam proses pemungutan suara,” jelasnya.
Termasuk, lanjut Hariyadi, untuk durasi yang diberikan kepada setiap pemilih. Mulai masuk ke TPS, kemudian dilayani oleh petugas KPPS. Terhadap hal-hal lain, tentu akan dilihat perkembangannya dalam pelaksanaan evaluasi. Termasuk, KPU Kaltara akan memetakan pelaksanaan, apakah sesuai dengan buku panduan pedoman pemungutan suara.
Pada pilkada ini, diakui Hariyadi, alami perubahan mekanisme dari pelaksanaan pemilu lalu. Menurut Hariyadi, perubahan yang signifikan pada jumlah pemilih. Pada pemilu lalu, jumlah pemilih hanya sekitar 300 orang. Sedangkan di pilkada ini, terdapat 600 pemilih.
Selain itu, untuk jenis surat suara. Pada pemilu lalu terdapat 5 jenis surat suara, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Pada pilkada ini hanya terdapat 2 jenis surat suara. Yakni surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” sebutnya.
Berkaitan pendirian TPS, kata Hariyadi, ada standar khususnya harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Maka di setiap TPS disiapkan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Semisal untuk alat bantu bagi tuna netra. Kemudian proses ketika tiba di TPS akan dibimbing hingga selesai menyalurkan hak suaranya. Termasuk bagi penyandang disabilitas ketika menggunakan kursi roda. Untuk bilik suara pun dibuat lebih rendah dari standar bilik suara bagi pemilih pada umumnya. Agar tidak menyulitkan proses penyaluran hak suara bagi penyandang disabilitas.
Dalam proses simulasi tersebut, personel Operasi Mantap Praja (OMP) Kayan 2024 Polda Kaltara lakukan pengamanan. Dikatakan Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto melalui Kabid Humas Kombes Pol Budi Rachmat, pengamanan yang dilakukan sebagai upaya mendukung seluruh pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Polda Kaltara aktif hadir sebagai petugas keamanan pilkada.
“Selain personel OMP Kayan 2024 Polda Kaltara, dalam pengamanan kegiatan tersebut juga hadir personel TNI, Satuan Pol PP dan pengamanan internal KPU,” singkatnya. (kn-2)