TARAKAN – Dalam sepekan ini, Polres Tarakan sudah mengamankan 17 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Perkara pertama, berhasil diamankan 13 warga Bulukumba, Sulawesi Selatan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, pada 7 November lalu. Perkara kedua, diamankan 4 korban TPPO asal Kupang, Nusa Tenggara Tomur (NTT) di Pelabuhan Malundung, 12 November lalu. Kasat Reskrim AKP Randhya Sakthika Putra menegaskan, akan terus memastikan tidak ada korban TPPO yang akan melalui Kota Tarakan.
Apalagi perkara TPPO sudah merupakan atensi Presiden RI. “Jika secara ilegal dan kalau ada apa-apa atau terjadi musibah di luar neger, maka pemerintah tidak tahu,” katanya, Minggu (17/11).
Rata-rata modus yang digunakan para tersangka untuk merekrut korban, dengan menjanjikan gaji yang besar jika bekerja di Malaysia. Bahkan korban mengetahui akan menjadi pekerja migran secara ilegal. Dari 2 perkara yang diungkap, para korban diimingi gaji Rp 2 ribu ringgit Malaysia (RM) hingga 4.000 RM. Jika dirupiahkan maka sebesar Rp 7 juta-Rp 14 juta. “Dari dua pengungkapan yang kita lakukan itu beda jaringan. Karena berbeda daerah yaitu Sulawesi dan NTT,” sebutnya.
Saat ini jalur melalui Balikpapan dan Tarakan menjadi alternatif bagi pelaku untuk penyelundupan korban TPPO. Hal itu dikarenakan di wilayah Kabupaten Nunukan, aparat penegak hukum sedang gencar melakukan penindakan perkara penyelundupan narkotika.
“Ada juga informasi kalau mereka transit di Balikpapan dan akan melalui jalur darat. Mereka ini memetakan daerah mana yang gencar dilakukan operasi dari pihak kepolisian,” ungkapnya.
Adapun bentuk upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi penyelundupan korban TPPO. Dengan memperketat jalur keluar masuk Kota Tarakan. Selain jalur legal, pihaknya juga akan mengawasi beberapa jalur ilegal yang ada di Kota Tarakan.
“Kalau lewat bandara butuh modal yang besar. Karena kalau lewat kapal itu biayanya hemat,” pungkasnya. (kn-2)
