TANJUNG SELOR – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berlangsung pada 11- 15 Desember 2024, telah selesai.
Sebanyak 1.254 peserta yang terdaftar mengikuti seleksi ini, menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjajaki kesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, dari jumlah tersebut, terdapat tiga peserta memilih mengikuti seleksi di Jakarta dengan alasan tertentu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Andi Amriampa mengungkapkan, meskipun jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.254 orang, tidak semua peserta hadir di lokasi tes. Dari 1.251 peserta yang dijadwalkan untuk tes di Pemprov Kaltara, tercatat ada tiga orang yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Tercatat ada tiga peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan seleksi PPPK di Pemprov Kaltara. Sampai saat ini, kami belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran mereka,” jelasnya, Selasa (17/12).
Seleksi PPPK ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memperkuat layanan publik dan meningkatkan kualitas birokrasi di daerah. Dengan harapan seleksi ini bisa menghasilkan pegawai yang kompeten, loyal, dan berdedikasi untuk mengisi formasi yang ada di berbagai instansi pemerintahan.
Pelaksanaan seleksi PPPK di Kaltara berjalan dengan lancar, meskipun sempat diwarnai dengan sedikit kekurangan peserta. “Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya memastikan setiap tahapan seleksi dapat dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Guna memilih calon pegawai yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan siap mengemban tugas di pemerintahan,” tuturnya.
Sebagai informasi, seleksi PPPK ini merupakan salah satu bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam mempermudah akses ke pekerjaan di sektor publik bagi masyarakat. Dengan memperkenalkan skema kontrak kerja yang lebih fleksibel namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Kaltara menjadi bagian dari provinsi yang berkomitmen mendukung program nasional tersebut. Dengan berakhirnya proses seleksi ini, seluruh peserta yang telah mengikuti ujian kini tengah menunggu hasil yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Semua pihak tetap sabar dan menghormati proses yang ada, sembari berharap pelaksanaan seleksi tahun ini dapat menghasilkan hasil yang positif bagi daerah,” imbaunya.
Ke depan, Kaltara akan berupaya membuka peluang seleksi untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah yang berkualitas dan dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan daerah.
Di lain pihak, Gubernur Kaltara melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M. AP., mengapresiasi kepada seluruh ASN maupun Non ASN Kaltara yang turut serta menciptakan kondusifitas proses seleksi calon PPPK Kaltara.
Hal ini disampaikannya saat memimpin apel rutin di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. “Terima kasih kepada semua yang turut menciptakan suasana kondusif pelaksanaan tes bagi rekan-rekan kita calon PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Suriansyah, Senin (16/12) lalu.
Dalam amanatnya, Suriansyah mengapresiasi dan mendoakan agar niat para calon PPPK dapat terealisasi. Menurutnya Non ASN yang telah menunjukkan karakter yang baik dan disiplin yang baik untuk tetap fokus.
“Tetap menjadi karakter yang baik. Tak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga baik untuk lingkungan. Karena menjadi contoh teladan bagi aparatur maupun Non ASN yang di sekitarnya,” harapnya.
ASN sebutnya, harus berorientasi kepada masyarakat, mengingat penggajian ASN berasal dari APBD/APBN yang bersumber dari masyarakat. Karenanya ASN termasuk Non ASN memiliki sumpah untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan undang-undang serta turunannya.
“Rakyat sudah mempercayakan kita untuk mengelola daerah ini, memberdaya yang ada. Silakan dikelola, tapi sesuai dengan tugas kita yaitu melayani masyarakat,” tegasnya.
Di akhir amanatnya, Suriansyah mengingatkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk konsentrasi karena memasuki minggu kedua di penghujung tahun 2024, selalu memastikan semua kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan perencanaan.
Selain itu, setiap tahunnya Pemprov akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menjadi atensi kepala dinas, kepala badan/biro termasuk ASN pelaksana memonitor di OPDnya masing – masing.
Suriansyah menegaskan, ini mendapatkan perhatian dan bercermin pengalaman sebelumnya. Agar segera mengidentifikasi keterlambatan dan tidak berulang. “Sama seperti tahun lalu, kita akan ada percepatan-percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan di audit BPK perwakilan Kaltara,” tutupnya. (kn-2)
