TANJUNG SELOR – Angka partisipasi pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Utara tercatat hanya mencapai 68,08 persen.
Angka ini lebih rendah dari target yang diharapkan dan menunjukkan penurunan signifikan. Dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang mencapai 81 persen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Hariyadi Hamid mengungkapkan, penurunan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Angka 68,08 persen memang lebih rendah dari yang diharapkan.
Ada banyak faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih ini tinggi atau rendah, baik faktor eksternal maupun internal. “Variabel eksternal yang berperan besar dalam penurunan partisipasi termasuk jumlah aktor yang terlibat dalam pemilu. Seperti pasangan calon dan tim kampanye,” terangnya, Jumat (10/1).
Ia juga mencatat intensitas kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon tidak merata. Keterbatasan dalam pelaksanaan kampanye membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ia menekankan untuk memilih adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan, apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.
Meskipun demikian, legitimasi pemilihan masih dapat dipertahankan jika partisipasi melebihi 50 persen. “Legitimasi itu penting karena mencerminkan keinginan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka,” ujarnya.
KPU Kaltara berkomitmen lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pilkada 2024. Pihaknya akan mengkaji kreativitas dan efektivitas program kerja penyelenggara. Serta melakukan penelitian lebih lanjut, untuk memahami dampak program-program yang telah dijalankan.
Bahkan, KPU Kaltara sudah melakukan analisis terhadap data hasil evaluasi pemilu sebelumnya dan berencana gencar melaksanakan kegiatan di daerah-daerah dengan partisipasi rendah. “Kami berharap dengan kegiatan tersebut, partisipasi pemilih dapat meningkat di masa mendatang,” harap dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto menyoroti pentingnya perhatian terhadap penurunan partisipasi ini. “Fenomena turunnya partisipasi ini menjadi sinyal adanya kekhawatiran atau ketidakpuasan di masyarakat. Terkait proses pemilihan yang dirasa tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem ini menekankan perlunya introspeksi bagi semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Agar fokus tidak hanya pada prosedural pemilihan, tetapi juga pada upaya memperbaiki kualitas demokrasi. “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi kita bisa kehilangan esensinya,” tegasnya. (kn-2)
