TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) merilis usulan target retribusi daerah tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, target total retribusi dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) BLUD tahun 2025 ditetapkan Rp192,61 miliar.
Nominal tersebut mengalami penurunan dari target tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 220,05 miliar. Dengan turunnya target retribusi ini menjadi perhatian berbagai pihak. Mengingat retribusi merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo, beberapa sektor mengalami penyesuaian. Di antaranya RSUD dr H Jusuf SK, yang menurunkan target dari Rp 200 miliar pada 2024 menjadi Rp 180 miliar tahun ini. Sektor perhubungan juga mengalami pengurangan, dengan total target Rp 8,17 miliar. Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 8,8 miliar.
“Dari sektor kelautan dan perikanan, target retribusi pun alami penurunan. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan Rp 2,3 miliar. Tahun ini turun menjadi Rp 2,22 miliar. Bahkan, retribusi dari bidang budidaya laut dan payau turun drastis dari Rp 1,05 miliar hanya Rp 50 juta,” sebut dia, Selasa (28/1).
Namun, beberapa sektor mengalami peningkatan target retribusi. Disperindag, misalnya, yang menaikkan target dari Rp 400 juta pada 2024 menjadi Rp 96 juta di 2025. Dinas Kehutanan juga meningkatkan targetnya dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta.
Namun ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengusulkan target retribusi, di antaranya BPSDM, DLH, dan DKISP. “Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait optimalisasi pendapatan daerah di sektor-sektor tersebut,” imbuhnya.
Dengan adanya penurunan target ini, pemerintah daerah didorong untuk mencari strategi baru dalam meningkatkan PAD. Tomy menilai, perlu adanya diversifikasi sumber retribusi serta optimalisasi layanan yang dapat meningkatkan kontribusi PAD.
“Penurunan target ini menjadi tantangan bagi kami untuk lebih menggali potensi retribusi yang ada. Kami akan melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang mengalami penurunan signifikan,” ujarnya.
Dengan tantangan fiskal yang dihadapi, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada retribusi yang ada. Tetapi juga mencari inovasi dalam sistem penerimaan daerah, guna mendukung pembangunan Kaltara di tahun 2025. (kn-2)
