TANJUNG SELOR – Adanya aturan yang dibuat Pemerintah Pusat terkait elpiji 3 kilogram (kg) perlu direspons cepat oleh daerah.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg, sembari memproses mereka menjadi sub pangkalan resmi. Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengapresiasi atas respons cepat Presiden terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas subsidi tersebut.
Sebelumnya, DPRD Kaltara menyatakan keprihatinannya atas kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari lalu. Kebijakan ini memicu kelangkaan dan keresahan di masyarakat, mendorong warga untuk mengadu ke DPRD.
“Kebijakan ini sangat mengagetkan. Masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor DPRD meminta bantuan atas kelangkaan gas elpiji 3 kg ini,” ujarnya, Kamis (6/2).
Menurut dia, awal pemerintah mengatur peredaran elpiji 3 kg adalah baik. Namun, ia menyoroti kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan yang memadai sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Dia menilai, waktunya sangat mendadak. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga beberapa daerah mengalami kekosongan elpiji 3 kg.
Kebijakan Presiden Prabowo yang membolehkan kembali pengecer menjual gas elpiji 3 kg menjadi angin segar bagi masyarakat Kaltara. Ia sangat mendukung langkah untuk memproses pengecer menjadi sub pangkalan. Dengan kebijakan Presiden yang membolehkan kembali pengecer menjual gas elpiji 3 kg, tentu ini merupakan angin segar bagi masyarakat.
“Kami sangat mendukung kebijakan untuk memproses pengecer jadi sub pangkalan,” imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, keberadaan tabung gas melon di Kaltara masih sangat terbatas. Karena pasokan elpiji 3 kg masih bergantung pada Samarinda dan Berau. Selain itu, kondisi geografis Kaltara, dengan banyak pemukiman penduduk yang berada di wilayah perbatasan negara. Membuat ketersediaan elpiji 3 kg semakin terbatas.
“Di Pulau Jawa itu ketersediaan pangkalan-pangkalan cukup, kalau di tempat kita ini terbatas. Ada yang cuma dapat 50 tabung, 100 tabung dan 500 tabung. Jadi tidak merata,” jelasnya.
Adanya instruksi Presiden Prabowo, Kementerian ESDM kini tengah menyusun teknis untuk menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan. Struktur distribusi elpiji 3 kg akan diatur mulai dari agen ke pangkalan, lalu ke sub pangkalan. Sehingga penyaluran lebih terstruktur dan harga terkontrol.
Dengan adanya aturan tersebut, Pertamina Patra Niaga kini menyiapkan akses link titik terdekat pangkalan LPG 3 kg yang berada disekitar lokasi masyarakat. “Untuk kemudahan masyarakat menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat, kami menyiapkan akses mencari pangkalan terdekat melalui link https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau bisa meminta informasi melalui Call Centre 135,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, belum lama ini.
Ia menegaskan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi akan lebih murah dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah.
“Keuntungan lain, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg juga lebih dijamin takarannya. Karena pangkalan menyiapkan timbangan, masyarakat dapat memastikan berat LPG 3kg. Untuk pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi kami imbau masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi,” harapnya. (kn-2)
