TANJUNG SELOR – Hingga memasuki Februari ini, kejelasan pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk barang dan penumpang di Kalimantan Utara (Kaltara) masih belum dapat dipastikan.
Padahal, program SOA ini telah dianggarkan dalam APBD Kaltara 2025 dan merupakan inisiatif yang telah dijalankan sejak berdirinya Kaltara. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hasriyani, pelaksanaan SOA belum berjalan karena adanya kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
“InshaAllah, anggaran untuk SOA tetap ada karena program ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan,” terangnya, Rabu (12/2).
Ia menambahkan bahwa program subsidi ini sangat vital, mengingat peranannya dalam membantu meringankan biaya transportasi barang dan penumpang, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Meski anggaran untuk tahun 2025 telah dialokasikan, pihak Disperindagkop dan UKM Kaltara masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat.
“Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Hingga saat ini, belum ada kegiatan SOA yang berjalan, karena menunggu kepastian dari instruksi tersebut,” jelasnya.
Dalam evaluasi bersama yang diadakan dengan Tim Bappeda dan Litbang Kaltara, beberapa kegiatan terkait SOA dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sebelum ada arahan lebih lanjut dari pusat.
“Ini menyebabkan penundaan pelaksanaan program yang sebenarnya sudah direncanakan untuk segera dimulai,” kata dia.
Adapun usulan awal anggaran untuk SOA diperkirakan sebesar Rp 18 miliar, sama seperti tahun 2024. Anggaran tersebut mencakup subsidi untuk penumpang dan barang yang dilaksanakan melalui berbagai jalur, baik darat, air, maupun udara. Namun, belum ada kepastian apakah anggaran ini akan dipertahankan secara penuh atau mengalami penyesuaian, sesuai kebijakan efisiensi belanja yang berlaku.
Pihak terkait berharap agar dalam waktu dekat instruksi dari pusat dapat segera diterima. Sehingga program SOA yang sangat penting bagi masyarakat perbatasan dapat direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Hingga kini, masyarakat dan pelaku usaha di daerah berharap adanya kejelasan dan kepastian. Agar program subsidi ini bisa segera berjalan, memberikan manfaat nyata dalam meringankan beban ongkos angkut,” tuturnya. (kn-2)
