TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara berupaya mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan yang merugikan masyarakat. Apalagi, jelang bulan suci Ramadan kebutuhan LPG dipastikan meningkat. Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hasriyani menjelaskan, pengawasan dilakukan secara kolaboratif dengan tim. Terdapat tim yang dibentuk untuk mengawasi LPG dan beberapa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kewenangan LPG sebenarnya ada di kabupaten/kota. Namun kami bersama tim akan turun langsung untuk memantau,” ujarnya, Senin (24/2) lalu.
Saat ini, situasi di beberapa daerah seperti Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Tarakan terpantau aman tanpa gejolak. Namun, Hasriyani menyebutkan, pendistribusian di Nunukan perlu perhatian lebih, terutama terkait pengangkutan yang akan dibahas lebih lanjut.
“Ini perlu rapat lebih lanjut. Namun kita tetap akan memastikan semua berjalan lancar tanpa ada kendala dan gejolak,” ujarnya.
Pihaknya juga telah menerima keluhan mengenai harga LPG yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Beberapa pengecer masih menjual LPG di atas HET, mencapai Rp 45 ribu per tabung. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli gas LPG langsung dari pangkalan resmi.
“Ini bertujuan untuk memastikan harga sesuai dengan ketentuan. Memang secara bertahap ini akan kita pantau bersama. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi yang ada,” jelasnya.
Tidak hanya itu, untuk daerah terpencil pun akan diupayakan bisa mendapatkan kebutuhan LPG. Sejumlah langkah dilakukan namun perlu kerja sama dengan stakeholder terkait lainnya.
“Kami berharap dapat menjaga ketersediaan LPG 3 kg dan memastikan distribusi berjalan lancar. Serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak,” harapnya. (kn-2)
