TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Evaluasi ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan KPU kabupaten/kota se-Kaltara. Dengan tujuan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk stakeholder dan peserta pemilihan. Guna menyempurnakan proses Pilkada dan Pemilu di masa depan.
Dikatakan Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltara Chairullizza, evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dari pelaksanaan Pilkada 2024. “Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan sudah berjalan dengan baik. Sehingga ke depan proses demokrasi di wilayah kita dapat semakin optimal,” ujarnya, Jumat (28/2).
Beberapa catatan penting diungkapkan selama diskusi, di antaranya terkait proses daftar pemilih dan penurunan partisipasi masyarakat yang menjadi perhatian serius. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada 2024 dinilai berjalan dengan baik. Terdapat beberapa gugatan yang sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari tiga gugatan yang masuk, satu gugatan telah dicabut dan disetujui oleh MK, sementara dua gugatan lainnya ditolak.
“Putusan tersebut memastikan enam pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kaltara dilantik tanpa hambatan pada 20 Februari lalu di Istana Kepresidenan Jakarta,” bebernya.
KPU Kaltara berencana menyusun laporan evaluasi komprehensif. Nantinya akan disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang.
“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu,” terangnya.
Meski banyak aspek yang dinilai positif, penurunan partisipasi masyarakat tetap menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah dan KPU Kaltara menyadari partisipasi aktif masyarakat kunci utama dalam menjaga legitimasi dan keberlangsungan proses demokrasi.
Upaya untuk meningkatkan keterlibatan publik diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan sosialisasi ke depannya. Dengan evaluasi ini, KPU Kaltara menunjukkan komitmen dalam melakukan perbaikan dan inovasi yang berkesinambungan demi mewujudkan proses pemilu yang lebih baik, akuntabel, dan responsif. (kn-2)
