TANJUNG SELOR – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian RI Ferry Irawan menekankan, pentingnya sinergi antar sektor, mulai dari infrastruktur hingga pertanian.
Ia mengingatkan, agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan inflasi di bulan-bulan mendatang. Meskipun inflasi awal didukung subsidi diskon listrik. “Inflasi pada bulan pertama dipengaruhi secara signifikan oleh subsidi diskon listrik yang diberlakukan. Subsidi diskon listrik membantu menekan inflasi awal. Namun di periode selanjutnya bulan ketiga dan seterusnya akan muncul tantangan tersendiri,” terangnya, Kamis (6/3).
Geliat kawasan industri yang meningkat akan mendorong sisi permintaan, yang pada gilirannya berpotensi mendorong harga barang. Di samping itu, kendala aksesibilitas di berbagai daerah juga menjadi faktor yang harus dicari solusinya. Agar harga yang diterima konsumen tetap terkendali. Dalam mengatasi masalah distribusi, ia menyoroti pentingnya revitalisasi pelabuhan.
“Kami telah mengadakan diskusi dengan tujuan memastikan distribusi barang berjalan lebih lancar. Kami berkomitmen memperluas dan memperdalam pelabuhan, termasuk penambahan fasilitas kredit dan perizinan. Agar program ini dapat difasilitasi dengan cepat oleh kementerian terkait,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga angka inflasi tetap berada di kisaran target nasional, yaitu 2,5 persen ±1 persen. Di sektor pangan, karakteristik wilayah yang merupakan kepulauan dan dekat perbatasan. Membuat provinsi Kaltara ini harus bergantung pada pasokan dari luar. Untuk jangka pendek, harus mengimpor pangan jika produksi domestik tidak mencukupi.
Namun, dalam jangka menengah dan panjang, perlu meningkatkan produksi lokal dengan mengembangkan smart farming. Menurutnya, penerapan teknologi pertanian modern dapat mengatasi disparitas harga. Akibat perbedaan musim dan menstabilkan produksi sepanjang tahun. Mengenai komoditas yang sedang mengalami lonjakan, Ferry menyebutkan harga cabai yang melonjak saat ini menjadi salah satu contoh yang harus segera ditangani.
“Harga cabai yang naik bisa menjadi indikasi komoditas lain juga berpotensi mengalami kenaikan. Sehingga sinergi antar lembaga dan stakeholder menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan serta kestabilan harga,” ungkap dia.
Ia menegaskan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas ekonomi di tahun 2025. Koordinasi yang solid, baik melalui upaya pengendalian infrastruktur maupun peningkatan produksi pangan lokal. Diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilien di tengah dinamika global.
Sementara itu, Pemprov Kaltara terus memperkuat strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan transformasi digital di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin langsung Gubernur Kaltara Dr H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.
Gubernur mengungkapkan pemerintah berkomitmen memastikan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi guna menghadapi tantangan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan. Serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis digital.
Gubernur menegaskan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika ekonomi. Terutama menjelang periode Ramadan dan Idulfitri yang kerap diiringi kenaikan harga bahan pokok.
“Inflasi Kaltara pada Februari 2025 mengalami deflasi -0,49% (YoY), tetapi kita tetap harus waspada terhadap lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dalam menjaga kestabilan harga, serta memastikan distribusi barang tetap lancar,” kata Gubernur.
Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, Pemprov Kaltara akan mengintensifkan operasi pasar murah, sidak pasar, serta penguatan stok pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Pemerintah juga akan melakukan pemantauan distribusi barang, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama guna menghindari gangguan pasokan. Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi agenda utama dalam pertemuan ini. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2024, seluruh wilayah Kaltara telah mencapai kategori digital.
Namun, upaya untuk memperluas digitalisasi dalam sistem pembayaran dan layanan publik terus didorong guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan sistem pembayaran digital semakin terintegrasi. Sehingga tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan transparan. Digitalisasi ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong inklusi keuangan masyarakat,” tutup Gubernur. (kn-2)
