TARAKAN – Sejumlah mahasiswa melayangkan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, salah satunya terkait evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini disuarakan lantaran adanya kekhawatiran terkait transparansi dan implementasi program yang dinilai belum optimal. Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan Ndaru Teguh Prakoso menyoroti perlunya transparansi anggaran dalam program MBG. Ia juga menanyakan peran konkret pemerintah dalam pelaksanaan program ini, terutama terkait mekanisme pemantauan yang berasal dari APBN.
“Pantauan kami program MBG hanya terlaksana di wilayah tertentu seperti di Kecamatan Tarakan Utara. Selain itu, terdapat keluhan mengenai minimnya variasi komponen makanan. Seperti susu yang seharusnya disediakan tetapi ternyata tidak ada,” ujarnya, Jumat (7/3).
Mahasiswa juga mencatat permasalahan lain terkait material kemasan susu. Saat ini, minuman susu disajikan dalam plastik. Ndaru menekankan perlunya mengganti dengan wadah berbahan stainless steel yang lebih aman.
Selain isu MBG, mahasiswa juga menyoal janji pengadaan resi gudang untuk udang dan rumput laut yang sudah disampaikan dua tahun lalu. Tetapi hingga kini belum terealisasi. Permasalahan limbah pabrik juga menjadi sorotan. Limbah pabrik ubur-ubur dianggap memengaruhi kualitas budidaya rumput laut masyarakat. Sehingga mahasiswa meminta evaluasi terhadap perusahaan yang terlibat.
Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah eksploitasi anak-anak yang harus berjualan di jalanan. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk meminimalkan jumlah anak-anak yang bekerja di jalanan. Agar mereka memiliki waktu lebih untuk belajar di malam hari dan tetap bisa bersekolah di pagi hari.
“Beberapa anak bahkan dilaporkan putus sekolah akibat tekanan ekonomi, yang sangat disayangkan oleh pihak mahasiswa,” keluhnya.
Di sisi lain, masalah banjir di Kota Tarakan turut dibahas dalam audiensi tersebut. Meski sudah masuk dalam program prioritas Wali Kota Tarakan, Khairul, hingga kini mahasiswa merasa belum ada langkah konkret dalam mengatasi hal tersebut.
Demikian pula terkait beasiswa untuk mahasiswa di Tarakan. Para mahasiswa menuntut Pemkot untuk memberikan fasilitas beasiswa serupa dengan wilayah lain seperti Nunukan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), atau Malinau yang sudah lebih dulu menyediakan dana pendidikan.
“Sebagai bentuk komitmen atas semua tuntutan tersebut, mahasiswa meminta pemerintah menandatangani fakta integritas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengawalan khusus atas janji-janji yang disampaikan oleh pejabat daerah. Jika nantinya tuntutan tersebut tidak terpenuhi, mahasiswa menyatakan siap melakukan aksi kembali,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengapresiasi inisiatif para mahasiswa dalam mengungkap berbagai isu di Kota Tarakan. Ia menegaskan beberapa keluhan akan segera ditindaklanjuti, termasuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan penjelasan. Seperti Dinas Perikanan atas isu resi gudang dan limbah ubur-ubur.
“Aduan mengenai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang diklaim belum tersedia juga akan diteruskan sebagai bahan evaluasi ke Komisi III DPRD,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlambatan pembuatan resi gudang terkendala regulasi dan perizinan yang belum terselesaikan. Simon menjelaskan DPRD Kota Tarakan akan berupaya mendorong penyelesaian masalah-masalah ini secara sistematis. Dengan mengidentifikasi akar persoalan dan mencari solusinya bersama pihak terkait.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah, legislatif, perusahaan, dan masyarakat dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk Kota Tarakan. (kn-2)
