TANJUNG SELOR – Dalam upaya mengoptimalkan konektivitas wilayah perbatasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki saran. Langkah-langkah penanganan wilayah perbatasan harus fokus pada fungsionalitas jalan, agar konektivitas antar wilayah dapat terjaga.
Bukan hanya BPKP yang menaruh harapan tinggi pada peningkatan konektivitas. Melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan. “Terpenting konektivitas antar wilayah bisa fungsional dulu. Tak harus mulus, tidak harus licin. Tapi harus cukup baik agar dapat dilewati kendaraan roda empat,” terang Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, belum lama ini.
Menurut Gubernur, yang utama material dan sembako bisa tiba dengan selamat di daerah-daerah perbatasan. Sehingga mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Apalagi, BPKP telah memberikan masukan bahwa peningkatan konektivitas wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Dalam memperlancar distribusi barang dan mendukung stabilitas perekonomian daerah.
Saran tersebut menekankan bahwa jalan dan infrastruktur pendukung harus mampu menjamin akses yang layak, meskipun kondisi jalan belum ideal. “Fokus utamanya menjamin arus logistik, terutama untuk pengiriman material konstruksi dan sembako. Agar tidak terhambat oleh kondisi jalan yang masih dalam tahap pengembangan,” ujarnya.
Di wilayah perbatasan, tantangan infrastruktur sering kali muncul karena kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan dana yang dialokasikan. Ia menegaskan, walaupun jalan belum mencapai standar terbaik, terpenting adanya keterhubungan antar wilayah.
“Jika jalan tersebut sudah fungsional, maka walaupun permukaan belum sempurna, kendaraan roda empat tetap bisa melintas dengan baik. Hal ini sangat krusial untuk mendukung kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Konektivitas yang lebih baik di wilayah perbatasan diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan arus logistik yang lancar, distribusi material dan sembako dapat dilakukan secara efisien, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan aksesibilitas juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah dalam pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Untuk penanganan jalan perbatasan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar. Proyek ini mencakup perbaikan ruas jalan di Long Bawan, Long Layu, dan Binuang.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Helmi menjelaskan, anggaran tersebut terbagi dalam dua paket, masing-masing nilai Rp 1,5 miliar.
“Selain mengatasi keluhan masyarakat, penanganan ini akan disertai pencetak kunjungan ke kampung terdampak. Untuk memantau kondisi langsung di lapangan. Mayoritas ruas jalan perbatasan masih berupa jalan tanah yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca,” terang Helmi.
Ketika musim hujan, kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi tergenang air sehingga tidak fungsional. Kondisi ini menjadi kendala utama yang selalu dihadapi, meskipun anggaran untuk pemeliharaan rutin sudah disediakan setiap tahunnya.
Dari total panjang jalan yang mencapai 80 km, sekitar lima paket anggaran telah disalurkan untuk perbaikan jalan. “Sejauh ini, anggaran yang kami keluarkan berkisar Rp 5 miliar, dengan jumlah pengerjaan 20-23 paket jika dihitung secara keseluruhan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Malinau Ibau Ala mengungkapkan, kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Apau Kayan sangat menyulitkan akses masyarakat. Jalan yang melintasi kawasan PT Sumalindo, yang berada di bawah kewenangan pusat, tidak terpelihara dengan baik.
“Melihat kondisi di Apau Kayan, jalan sangat sulit dilalui. Dulu, setelah PT Sumalindo membuka akses untuk masyarakat. Perjalanan dari Long Bagun ke Sungai Bo, Mahak Baru hanya memakan waktu sekitar 5 jam. Namun, saat ini, waktu tempuh bisa mencapai 4 sampai 5 hari. Bahkan kadang sampai 1 atau 2 minggu jika jalan tidak tembus,” ujarnya.
Menurut dia, permasalahan ini semakin diperparah adanya pembagian kewenangan yang kompleks antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebagian wilayah perbatasan seperti yang melintasi kawasan PT Sumalindo masih berada di bawah kendali pusat, sehingga perawatannya tidak optimal.
Meski demikian, Ibau Ala menilai, peningkatan agregat jalan yang ada sudah dianggap luar biasa. “Tak perlu jalan itu mulus sempurna, yang penting bisa dilewati, khususnya untuk kendaraan roda empat. Yang kami harapkan minimalisasi titik-titik kubangan yang menghambat. Karena satu titik kubangan saja bisa membuat mobil terjebak selama 2-3 hari,” ujarnya.
Ia menegaskan titik-titik kubangan parah di jalur yang masuk kawasan PT Sumalindo sudah mencapai puluhan lokasi. Sehingga mengakibatkan keterlambatan distribusi material dan sembako ke masyarakat.
Upaya perbaikan infrastruktur ini diharapkan dapat segera direspons pihak terkait. Agar akses di wilayah perbatasan Malinau, khususnya di Apau Kayan, dapat kembali optimal dan mendukung mobilitas. Serta distribusi logistik bagi masyarakat setempat.
“Harapan kami agar infrastruktur perbatasan ini mendapatkan perhatian serius. Perbaikan yang memadai akan memudahkan akses keluar masuk wilayah. Dalam mendukung perekonomian lokal dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu,” pintanya. (kn-2)
