TARAKAN – Berdasarkan data dari BPS, inflasi di gabungan tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Maret 2025 mencapai 2,16 persen (mtm). Inflasi year-on-year untuk ketiga daerah ini tercatat 1,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya mencapai 1,03 persen.
“Kenaikan inflasi bulan ke bulan di daerah tersebut terutama dipicu oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya tarif listrik yang menyumbang 1,78 persen,” sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Hasiando Ginsar Manik.
Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama cabai rawit 0,35 persen, bawang merah 0,05 persen, dan jagung manis 0,05 persen. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga berkontribusi, dengan emas perhiasan naik sebesar 0,06 persen.
“Normalisasi tarif listrik mengikuti Keputusan Menteri ESDM No. 348.k/TL.01 menyebabkan peningkatan ini. Diskon 50 persen sebelumnya untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA berlaku selama Januari dan Februari 2025,” jelasnya.
Sementara itu, penurunan hasil panen cabai rawit akibat curah hujan tinggi menambah tekanan saat permintaan meningkat menjelang Ramadan. Kenaikan harga emas disebabkan oleh lonjakan permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global terkait perang tarif Amerika Serikat.
Meskipun ada risiko inflasi global dan dalam negeri seperti kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan gangguan pasokan komoditas domestik, inflasi di Kaltara tetap terkendali. TPID Kaltara bekerjasama untuk menjaga stabilitas harga melalui framework 4K.
Strategi TPID untuk memastikan inflasi tetap sesuai target 2025 meliputi optimalisasi pasar murah dengan 220 kegiatan di seluruh provinsi, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) pada komoditas. Seperti cabai merah dengan irigasi tetes dan peralatan pendukung produktivitas.
“Selain itu, penguatan komunikasi melalui pertemuan tingkat tinggi, diversifikasi produk olahan, inspeksi pasar, operasi pasar murah, dan kampanye belanja bijak di media sosial dan radio,” ucapnya.
KPwBI Provinsi Kaltara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam program distribusi pangan untuk daerah terpencil agar komoditas pangan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau. (kn-2)
