TARAKAN – Permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan, upaya penambahan ruang hunian bagi warga binaan telah menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah daerah. “Dulu Pemkot Tarakan sudah pernah memberikan hibah, bahkan sempat membangun satu blok hunian. Namun dalam perjalanannya pembangunan mengalami sejumlah kendala,” ujar Khairul, Selasa (29/4).
Khairul menambahkan, sebagai bentuk dukungan, Pemkot Tarakan siap menyediakan lahan jika ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah. Terkait pembangunan fasilitas pemasyarakatan yang baru. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mengingat lapas tidak hanya menampung warga binaan dari Kota Tarakan. Tetapi juga dari kabupaten lain di Kalimantan Utara (Kaltara) seperti Bulungan, Tana Tidung dan Malinau.
Ia menjelaskan, meskipun saat ini masih terdapat ruang yang bisa dimanfaatkan. Namun, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya motif serta metode tindak kejahatan, over kapasitas di lapas menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi.
“Kalau memang nanti sudah tidak memungkinkan, tentu perlu dipikirkan pembangunan lapas baru. Secara lokasi, lapas saat ini berada di tengah permukiman warga, yang menurut saya cukup berisiko dari aspek keamanan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Jupri mengakui masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini tengah mengalami perubahan struktur menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Tentunya ini juga kita harus koordinasi dengan pihak Kementerian seperti apa, tindak lanjutnya ke depan,” tuturnya.
Pihaknya bersama Pemkot Tarakan juga terus mengembangkan program pembinaan seperti produksi roti dan kopi. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Wali Kota yang berencana memberikan bantuan peralatan pembinaan untuk mendukung aktivitas produktif warga binaan. (kn-2)
