TANJUNG SELOR – Ratusan massa mendatangi Kantor Gubernur Kaltara untuk melakukan aksi demo damai. Bahkan, massa pun sempat membakar ban dalam aksi tersebut, Rabu (30/4).
Namun, dengan kesigapan personel TNI/Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) aksi tersebut pun dapat diredam. Hal itu merupakan proses Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini.
Peringatan 1 Mei yang dikenal sebagai May Day, seringkali diwarnai dengan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional warga negara. Menyadari potensi dinamika yang mungkin terjadi, Polda Kaltara mengambil langkah proaktif dengan menggelar latihan gabungan, sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam pengamanan.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto menyampaikan lima poin penting yang harus diperhatikan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Poin-poin tersebut meliputi mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum. Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi.
Termasuk melakukan deteksi dan pencegahan dini potensi gangguan Kamtibmas. Serta memastikan kehadiran negara dalam bentuk pengamanan yang profesional, simpatik, dan memberikan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat.
“Latihan ini bukan sekadar rutinitas teknis, namun bentuk kesiapan moral dan komitmen kolektif kita untuk menjaga stabilitas daerah,” tegas Kapolda.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala meyampaikan harapannya, agar latihan ini dapat mengasah kemampuan teknis dan taktis personel. Terutama dalam menghadapi aksi unjuk rasa dengan mengedepankan pendekatan humanis dan presisi, yang meliputi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Sementara, peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Tarakan tahun ini berlangsung tanpa aksi demonstrasi. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP Kahut KSPI) Kaltara memilih jalur dialog bersama Wali Kota Tarakan, aparat penegak hukum, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Pimpinan Daerah (PD) FSP Kahut KSPI Kaltara Gusmin menjelaskan, kegiatan dialog akan digelar di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, sekitar pukul 09.30 Wita. Sebelum dialog, akan ada kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
“Kami memilih dialog karena dinilai lebih efektif dan memberikan ruang untuk diskusi dua arah. Orasi bebas atau demo saat ini seringkali tidak terdengar. Kalau lewat audiensi dan dialog, kita bisa sampaikan persoalan dan langsung ditanggapi oleh pejabat pengambil kebijakan,” ujar Gusmin, Rabu (30/4).
Ada delapan poin penting yang akan menjadi fokus pembahasan dalam dialog tersebut. Di antaranya lemahnya pengawasan tenaga kerja, tidak adanya karyawan tetap, kejelasan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara, hingga sulitnya buruh mendapatkan BPJS gratis pasca-PHK atau pensiun.
“Delapan poin itu akan kami bahas dan panitia akan membuat resume. Setelah May Day, hasilnya akan kami tindak lanjuti secara organisasi,” jelas Gusmin.
Ia memastikan, kegiatan ini tidak akan mengganggu jalannya produksi perusahaan. Diperkirakan ada sekitar 350 peserta dan dipastikan tidak mengganggu aktivitas kerja.
“Buruh di Tarakan berharap peringatan May Day 2025 ini menjadi momentum penyampaian aspirasi secara damai dan solutif. Sserta membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan pekerja di Kaltara,” pesannya. (kn-2)
