TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) optimis dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Inspektur Daerah Provinsi Kaltara Yuniar Aspiati. Upaya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) terus dilakukan secara berkala bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Alhamdulillah, kita tetap optimis bisa mempertahankan WTP. Kita punya tim khusus yang bekerja sejak awal tahun. Baik dari internal organisasi maupun dukungan konsultan. Bahkan, setiap bulan tim kita sudah mulai bergerak melakukan pendampingan ke OPD,” ujarnya, Minggu (4/5).
Ia menjelaskan saat ini tengah bersiap menghadapi rekonsiliasi TLHP semester I yang dijadwalkan berlangsung pada Juni. Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait tindak lanjut atas temuan sebelumnya.
“Tahun ini, seperti biasa kita akan lakukan rekon semester I di bulan Juni. Dalam setahun ada dua kali rekonsiliasi. Dari situ kita bisa melihat perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD,” jelasnya.
Dalam praktiknya, Inspektorat telah menjadwalkan kegiatan pengawasan reguler melalui tim Inspektorat Wilayah Pengawasan yang turun langsung ke lapangan. Saat melakukan pemeriksaan, tim juga mengecek sejauh mana tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya telah dilakukan.
“Setiap kali turun, selain melakukan pemeriksaan rutin. Tim juga memastikan temuan yang sudah ada ditindaklanjuti. Di setiap OPD sudah ditunjuk masing-masing, agar penanganan lebih terarah,” terangnya.
Menurut Yuniar, pada objek pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK setiap tahunnya bisa berubah. Mulai dari pekerjaan fisik, pengelolaan hibah, hingga belanja barang dan jasa. Setiap tahun BPK bisa saja mengganti fokus pemeriksaannya. Misalnya tahun ini banyak dari hibah, tahun depan mungkin dari belanja pekerjaan fisik.
WTP bukan sekadar predikat, tapi proses yang panjang. Mempertahankan predikat WTP bukanlah hasil kerja satu waktu, melainkan buah dari proses dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
“WTP ini bukan hasil satu bulan, tapi hasil dari kinerja selama setahun penuh. Maka dari itu, kita selalu sampaikan ke seluruh OPD agar konsisten menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Ia pun berharap, hingga akhir tahun nanti tidak ada temuan yang bersifat material atau berulang. Sehingga target mempertahankan WTP untuk Provinsi Kaltara bisa kembali tercapai. (kn-2)
