TANJUNG SELOR – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman untuk pertama kalinya menginjakkan kaki ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk kunjungan kerja (Kunker), Rabu (7/5).
Mentan tiba di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sekitar pukul 13.55 Wita, disambut langsung Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kunjungan Mentan bertujuan memperkuat sinergi sektor pertanian di wilayah perbatasan. Sekaligus meninjau langsung progres program Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Bulungan.
Mentan juga menggelar dialog terbuka bersama pemerintah daerah dan para pelaku sektor pertanian. Forum ini menjadi sarana penting untuk evaluasi dan penguatan koordinasi pelaksanaan program strategis pertanian di daerah perbatasan.
Amran menekankan potensi besar Kalimantan Utara dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan, serapan gabah Bulog selama 4 bulan terakhir merupakan yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
“Hari ini kita patut bersyukur. Serapan gabah dan stok beras Bulog tertinggi selama 57 tahun terakhir. Kalimantan Utara punya potensi luar biasa,” terang Mentan.
Ia menargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan, Kaltara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tetapi juga dapat menyuplai pangan ke provinsi lain, bahkan negara tetangga.
“Kami ingin Kalimantan Utara menciptakan sejarah baru. Swasembada, bahkan jadi penyuplai beras untuk daerah lain. InsyaAllah, kita mulai tahun ini. Paling lambat dua tahun, semua harus tuntas,” tegasnya.
Pemerintah Pusat pun telah mengalokasikan bantuan senilai Rp 500 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di wilayah tersebut. Dana itu diharapkan terealisasi dalam enam bulan ke depan.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik dukungan Kementerian Pertanian. Ia menyampaikan, pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan pertanian baru dan segera melakukan penanaman.
“Kita siapkan lahan dan mulai menanam. Empat bulan lagi, Pak Menteri akan kembali ke sini untuk panen bersama,” ujarnya.
Lahan pertanian di Kabupaten Malinau juga menjadi perhatian khusus. Meski persoalan lahan ini melibatkan lintas sektor kementerian, Mentan memastikan akan menanganinya dengan cepat dan menyeluruh.
Ia berharap Kalimantan Utara bisa bertransformasi dari daerah pengimpor menjadi pusat produksi dan distribusi pangan nasional.
Malinau Ajukan 15.000 Hektare Lahan Tambahan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus berupaya mewujudkan swasembada pangan, dengan mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang ada. Bupati Malinau Wempy W. Mawa menyampaikan, daerahnya memiliki peluang besar menjadi lumbung pangan. Baik untuk kebutuhan lokal maupun sebagai daerah penyangga pangan nasional.
“Secara wilayah, Kabupaten Malinau mencakup lebih dari separuh luas Provinsi Kalimantan Utara. Namun, area penggunaan lain (APL) yang dapat kami kelola untuk kegiatan pertanian hanya sekitar 8 persen dari total wilayah tersebut,” ujarnya.
Melihat keterbatasan tersebut, Pemkab Malinau telah mengajukan pelepasan kawasan seluas 29.800 hektare kepada Pemerintah Pusat. Untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif. Namun hingga saat ini, baru sekitar 2.000 hektare yang disetujui.
“Lahan yang kami ajukan selama ini memang sudah menjadi sumber pangan bagi masyarakat. Sayangnya, sebagian besar masih berstatus kawasan. Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari Menteri Pertanian agar proses pelepasan lahan dapat dipercepat,” jelas Wempy.
Menanggapi hal itu, lanjut Wempy, Menteri Pertanian mendorong Pemkab Malinau untuk mengajukan ulang seluas 15.000 hektare sebagai tahap awal. Proposal tersebut saat ini sedang diproses dan akan diteruskan oleh Gubernur Kaltara kepada kementerian teknis terkait.
Lahan yang diajukan tersebar di enam kecamatan, yaitu empat wilayah perbatasan dan dua kawasan kota. Beberapa di antaranya termasuk Kecamatan Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Malinau Utara, dan Malinau Kota.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal padi. Program ini bisa mencakup berbagai komoditas strategis lainnya seperti jagung, umbi-umbian, dan hortikultura. Ini penting agar kita tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan daerah. Tetapi juga berpotensi menjadi daerah eksportif ke negara tetangga,” tegasnya.
Wempy menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian dari lima program prioritas pembangunan daerah. Salah satunya melalui program Pesat Pertahanan Sehat yang menitikberatkan pada kemandirian pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami akan terus kejar target ini. Karena kami percaya Malinau punya potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri dan berdaulat dalam hal pangan,” tutupnya. (kn-2)
