TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih kekurangan dan menghadapi kekosongan di lima jabatan strategis eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara yang saat ini tengah menyiapkan dua mekanisme pengisian. Yakni melalui skema job fit dan seleksi terbuka (Selter). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara Andi Amriampa mengungkapkan, kekosongan jabatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.
Di antaranya karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, dan ada pula yang dimutasi ke jabatan JPT pratama lainnya.
“Ada lima jabatan yang saat ini kosong. Kami sedang mengusulkan dua opsi pengisian kepada pimpinan, yaitu job fit dan seleksi terbuka,” ujarnya, Minggu (18/5).
Ia menjelaskan, job fit proses rotasi internal antar pejabat JPT Pratama. Dalam skema ini, pejabat yang telah menduduki posisi eselon II dapat dipindahkan ke jabatan kosong lain tanpa melalui proses promosi atau degradasi.
Sementara itu, untuk seleksi terbuka atau selter, mekanismenya lebih luas. Seleksi ini memungkinkan pejabat yang berasal dari JPT Pratama lainnya. Bahkan dari luar daerah untuk ikut serta dalam seleksi terbuka sebagai bagian dari promosi jabatan.
“Selter memberi ruang kepada ASN yang memenuhi syarat dari jabatan di bawahnya untuk naik ke JPT pratama. Begitu juga pejabat dari daerah lain bisa ikut, sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan,” kata dia.
Ia menegaskan, keputusan akhir terkait metode yang akan digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan ini berada di tangan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Menurutnya, gubernur akan mempertimbangkan secara matang apakah akan menggunakan mekanisme job fit terlebih dahulu atau langsung membuka seleksi terbuka.
“Keputusan sepenuhnya berada pada pimpinan. Kita hanya menyiapkan skemanya. Bisa jadi job fit dulu, baru selter. Bisa juga langsung selter. Itu tergantung kebutuhan dan arahan dari Pak Gubernur,” ungkapnya.
Adapun lima jabatan JPT pratama yang saat ini masih kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) meliputi Kepala BKD Kaltara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Direktur RSUD dr H Jusuf SK Tarakan dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara.
Kekosongan di jabatan-jabatan tersebut berdampak signifikan pada jalannya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan. Terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan program-program prioritas daerah.
“Kita berharap pengisian segera dilakukan agar kinerja perangkat daerah tidak terganggu dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (kn-2)
