TANJUNG SELOR – Di tengah dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berupaya memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis data melalui pengembangan program Satu Data Kaltara.
Inisiatif ini bukan hanya menjawab tantangan koordinasi lintas sektor. Tetapi juga menjadi fondasi dalam memastikan arah pembangunan yang akurat, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius menyampaikan, Satu Data Kaltara berperan vital sebagai sumber data resmi pemerintah daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
“Kunci dari pembangunan yang efektif adalah perencanaan yang berbasis pada data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Satu Data Kaltara hadir untuk menyatukan data sektoral yang sebelumnya tersebar di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ujar Bertius, Kamis (29/5).
Sebelum adanya Satu Data, proses perencanaan sering kali menghadapi kendala akibat ketidaksamaan data antar instansi. Misalnya, data jumlah penduduk yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak sinkron dengan data yang digunakan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Hal ini berdampak pada penyusunan program yang kurang tepat sasaran, baik dari sisi alokasi anggaran maupun lokasi prioritas.
“Data yang tidak sinkron bisa menyebabkan program tidak menyentuh kelompok sasaran yang tepat. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas pembangunan jadi menurun,” ungkapnya.
Melalui Satu Data Kaltara, seluruh OPD didorong untuk menjadi produsen data yang bertanggung jawab atas akurasi dan kualitas datanya. Sementara Bappeda Litbang berperan sebagai wali data yang memastikan data yang disajikan telah diverifikasi dan dapat digunakan oleh lintas sektor.
Satu Data Kaltara mendukung perencanaan program penanganan kemiskinan. Melalui data terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, pemerintah dapat mengidentifikasi dengan lebih tepa. Ssiapa saja warga miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi segera. Baik berupa bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun akses pendidikan.
“Dulu, data kemiskinan berdasarkan by name by address sering tumpang tindih. Dengan adanya satu data, kita bisa tahu rumah tangga mana yang belum menerima bantuan, atau yang sudah menerima tetapi masih membutuhkan program lanjutan,” jelasnya.
Hasilnya, intervensi program seperti bantuan sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan peningkatan rumah layak huni bisa lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Lebih dari itu, Satu Data Kaltara kini menjadi komponen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Data yang terintegrasi tidak hanya mempermudah analisis kebutuhan. Tetapi juga memperkuat proses evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Evaluasi tidak bisa lepas dari data. Dengan data yang jelas, bisa melihat apakah program yang dijalankan sudah memberi dampak signifikan atau belum. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan kita berorientasi hasil.
Meski manfaatnya besar, Bertius tidak menampik implementasi Satu Data Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di OPD, kurangnya pemutakhiran berkala, serta kendala konektivitas di wilayah terpencil.
Namun demikian, pihaknya optimistis melalui pelatihan, peningkatan sistem digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.
“Kami tidak berhenti pada penyediaan portal data saja, tetapi juga mendorong budaya kerja berbasis data. Ini investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (kn-2)
