TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai peluang untuk terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah Ambalat merupakan kesempatan besar yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi daerah.
Baik dari sisi ekonomi, pertahanan, hingga penguatan peran daerah di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Wacana mengenai pengelolaan sebagian wilayah Ambalat oleh daerah mulai mengemuka. Setelah adanya sinyal dari Pemerintah Pusat terkait kemungkinan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
Menyikapi hal ini, Pemprov Kaltara menyatakan kesiapannya untuk menjalankan dan mengamankan kebijakan tersebut jika resmi diterapkan.
“Kesempatan untuk mengelola Ambalat ini sangat positif. Meski keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kami sebagai perpanjangan tangan pusat siap melaksanakan, mengawal, dan mengamankan setiap kebijakan yang diberikan,” Ujar Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
Ia menambahkan, jika pengelolaan Ambalat diserahkan sebagian kepada daerah. Maka Kaltara akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan.
“Wilayah ini sangat strategis, baik dari segi keamanan nasional maupun potensi ekonomi. Sudah tentu Kalimantan Utara akan mendapat manfaat besar jika dilibatkan secara langsung,” tegasnya.
Ambalat merupakan blok perairan yang terletak di Laut Sulawesi, berbatasan langsung dengan perairan Malaysia. Kawasan ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya minyak dan gas bumi, serta hasil laut yang melimpah. Selain itu, posisi geografis Ambalat menjadikannya salah satu titik krusial dalam pengamanan kedaulatan wilayah NKRI.
Meski demikian, wilayah ini juga tergolong sensitif karena menjadi salah satu titik perbatasan yang pernah bersinggungan secara diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.
“Keterlibatan daerah dalam pengelolaan Ambalat juga dinilai dapat memperkuat kontrol nasional terhadap kawasan perbatasan,” ungkapnya.
Dengan adanya peluang ini, Pemprov Kaltara berharap koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah dapat diperkuat. Harapannya, pengelolaan Ambalat tidak hanya berdampak pada penguatan pertahanan negara. Tetapi juga membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
“Kami yakin, jika dikelola dengan bijak dan tepat sasaran, akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat kami. Khususnya nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltara terus memantau perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan siap mengambil peran aktif jika diberi kewenangan. Kaltara juga telah memiliki sejumlah program berbasis kawasan pesisir dan perbatasan yang bisa dikolaborasikan untuk mendukung pengelolaan Ambalat secara terpadu.
Dengan segala potensinya, Ambalat dinilai sebagai aset nasional yang tak hanya penting untuk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi juga bisa menjadi penggerak kemajuan daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. (kn-2)
