TARAKAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Usulan Tarakan Bersuara (UTARA) bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tarakan, Senin (1/9).
Aksi yang sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan ini menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR RI dan pengesahan sejumlah RUU pro-rakyat.
Koordinator Lapangan, AA Imanullah Aziz, dalam orasinya menyampaikan beberapa poin tuntutan utama. Massa mendesak DPRD Kota untuk membatalkan tunjangan DPR RI dan selalu berpihak pada kebijakan yang pro terhadap rakyat.
“Kami juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara. Selain itu, kami juga menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat serta mendorong reformasi kepolisian agar menjadi lembaga yang lebih profesional,” tegas AA di hadapan massa.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan saat peserta aksi berusaha merangsek masuk ke halaman kantor DPRD, yang memicu aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Di sela-sela unjuk rasa, massa menuntut respons dari anggota DPR RI Dapil Kaltara, Dedy Yevri Sitorus. Melalui sambungan telepon, Dedy Sitorus menanggapi tuntutan tersebut.
Mengenai RUU Perampasan Aset, Dedy menjelaskan undang-undang tersebut bisa dibentuk jika pemerintah dan DPR memiliki kemauan untuk menyusunnya.
“Kalau pemerintah memang menghendaki. Jika para pengunjuk rasa menghendaki, maka itu bisa dilakukan. Saya sebagai anggota DPR saya akan menyampaikan itu,” ujar Dedy.
Ia juga menambahkan bahwa pembahasan RUU Masyarakat Adat sedang berlangsung di DPR. Hingga pukul 18.30 Wita, belum ada kesepakatan yang dicapai antara peserta aksi dan perwakilan DPRD Tarakan. Massa bertahan di lokasi menunggu respons yang lebih konkret dari pihak berwenang.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, kondisi keamanan dan ketertiban hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi ini, agar stabilitas daerah tetap terpelihara.
“Alhamdulillah, sampai saat ini suasana di Kaltara masih kondusif. Kita berharap kondisi ini terus terjaga. Jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu yang tidak benar,” ujarnya, Senin (1/9).
Gubernur mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, menjaga ketenangan dan tidak terjebak provokasi merupakan kunci utama untuk mempertahankan keamanan daerah.
Ia juga mengapresiasi masyarakat Kaltara yang selama ini telah menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia menilai, kegiatan unjuk rasa di daerah berjalan kondusif, sesuai aturan yang berlaku, tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun kerusakan fasilitas umum.
“Penyampaian aspirasi itu sudah diatur, silakan dilakukan. Tetapi jangan sampai merusak fasilitas yang sudah kita bangun. Semua pembangunan ini berasal dari uang rakyat, jangan sampai dikorbankan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang sudah terwujud merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas publik yang sudah berdiri harus dijaga. Bahkan ditingkatkan dengan pembangunan baru sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal mengajak seluruh organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk ikut menjaga persatuan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam merawat suasana aman, nyaman, dan damai di Kaltara.
“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kalimantan Utara. Bergandengan tangan, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang bisa memicu ketidakamanan dan ketidaknyamanan di daerah kita,” pesannya.
Ia berharap, semangat menjaga kondusifitas ini dapat terus melekat dalam diri Masyarakat. Sehingga Kaltara tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. (kn-2)
