TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong kolaborasi multi pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Salah satunya melalui peran serta dunia usaha yang dapat menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih terarah, untuk penanggulangan kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius mengungkapkan, perusahaan memiliki potensi besar dalam membantu pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan. Namun, kontribusi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat seremonial. Melainkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Kontribusi perusahaan dalam penanganan kemiskinan bisa dalam bentuk CSR. Tetapi kita arahkan agar fokus pada penanggulangan kemiskinan,” ujar Bertius, Jumat (5/9).
Menurutnya, Pemprov Kaltara akan memanfaatkan Data Sosial Ekonomi Terpadu Nasional. Sebagai acuan dalam memetakan kelompok masyarakat miskin di berbagai wilayah. Data tersebut nantinya akan diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di sekitar desa atau kecamatan tertentu. Agar intervensi CSR lebih tepat sasaran.
Misalnya, di desa yang masuk wilayah kerja perusahaan ternyata ada penduduk miskin. Maka data itu akan diserahkan. Selanjutnya, perusahaan bisa melakukan intervensi sesuai kemampuan dan program CSR mereka.
Intervensi yang dimaksud tidak hanya berupa bantuan langsung. Tetapi juga bisa berupa peningkatan kapasitas masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, hingga dukungan pembangunan fasilitas dasar yang menunjang kesejahteraan. Dengan pola tersebut, pemerintah ingin memastikan CSR benar-benar berdampak jangka panjang bagi pengurangan angka kemiskinan.
“Jangan sampai CSR hanya untuk kegiatan sesaat. Kita ingin ada kesinambungan yang bisa membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan,” harapnya.
Ia menegaskan, penanganan kemiskinan merupakan pekerjaan bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, media, hingga masyarakat. Dengan model pentahelix ini, Pemprov Kaltara berharap percepatan penurunan kemiskinan bisa lebih optimal. (kn-2)
