TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berinovasi dalam sektor perhubungan laut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara dengan meluncurkan program Digi Pot untuk mempermudah layanan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.
Program ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran secara digital menggunakan QRIS. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, peluncuran Digi Pot merupakan langkah awal menuju sistem transaksi nontunai sepenuhnya di pelabuhan.
“Semua transaksi nanti melalui digital. Ini dilakukan untuk mempermudah akses dan meminimalkan keruwetan birokrasi, serta memastikan pendapatan langsung masuk ke kas daerah,” ujarnya, Rabu (17/9).
Gubernur menambahkan, inisiatif ini tidak hanya sebatas pembayaran retribusi. Secara bertahap, sistem ini akan mencakup pembelian tiket secara daring, biaya parkir, hingga pembayaran sandar kapal. Ia berharap Kaltara dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain. Dalam hal transformasi digital layanan transportasi.
Selain peluncuran Digi Pot, Gubernur juga mengumumkan kebijakan diskon 20 persen bagi penyandang disabilitas untuk setiap pembelian tiket speedboat reguler.
Potongan harga ini berlaku seumur hidup. Untuk mendapatkan diskon, para penyandang disabilitas akan dibekali kartu khusus yang berlaku di seluruh Indonesia.
“Ini benar-benar yang pertama kali,” kata Zainal, menegaskan bahwa Kaltara menjadi provinsi pertama yang menerapkan sistem kartu disabilitas untuk mendapatkan diskon transportasi.
Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kaltara Idham Chalid menjelaskan, Digi Pot merupakan singkatan dari Digitalisasi Pelabuhan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan di pelabuhan, khususnya di wilayah Kaltara.
Sebagai langkah awal, program ini fokus pada pembayaran retribusi secara nontunai menggunakan QRIS, EDC dan transfer bank. Pihaknya akan menggarap pembelian tiket daring pada bulan Oktober mendatang.
“Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan sebuah sistem pembayaran yang akan mengintegrasikan seluruh pengelolaan pelabuhan di masa depan. Semua nanti pelaporan serba digital,” tegasnya.
Ia meyakini digitalisasi ini akan menguntungkan semua pihak, termasuk pelaku usaha. Karena arus keuangan akan lebih transparan.
Saat ini, terdapat 13 agen pelayaran di Tarakan, Tanjung Selor dan Nunukan, namun baru dua yang siap mengoperasikan 23 armada dengan sistem baru ini. Program ini akan diterapkan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan lain di bawah kewenangan provinsi, termasuk di Bulungan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
Untuk diskon disabilitas, Idham Chalid menyebutkan kebijakan ini sejalan dengan undang-undang yang ada. Penerapan sistem kartu disabilitas ini juga menjadi yang pertama di Indonesia. Rencananya, perwakilan dari organisasi disabilitas pusat akan mengunjungi Kaltara pada perayaan HUT Kaltara bulan depan. Untuk meninjau langsung implementasi program ini.
“Dengan inovasi ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” harapnya. (kn-2)
