TARAKAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) terus memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara ilegal.
Modus operandi ini, terutama yang melibatkan warga negara asing. Bukanlah hal baru dan telah lama terjadi di daerah-daerah perbatasan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kaltimtara Syahrioma Delavino mengakui, gencar memperkuat pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Belum lama ini, Kantor Imigrasi Tarakan berhasil mengamankan seorang warga negara Tiongkok yang merekrut warga negara Indonesia untuk dipekerjakan secara ilegal di luar negeri. Menurut Syahrioma, penguatan sarana dan prasarana (sapras) di TPI sangat penting untuk mendukung kinerja petugas.
Ia mencontohkan, kasus mati lampu bisa menjadi celah bagi orang yang masuk daftar cekal untuk lolos. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan dukungan penuh kepada Kantor Imigrasi Tarakan.
“Jangan sampai pada saat keberangkatan lampunya mati. Takutnya menjadi modus, suatu incaran kita melewati TPI Maludung, lampu mati, padahal itu dimatikan,” tegasnya, Selasa (23/9).
Syahrioma menambahkan, dengan merekrut 32 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ia yakin Sumber Daya Manusia (SDM) Imigrasi di Kaltara semakin mantap. Selain di TPI, Imigrasi Kaltimtara juga melakukan pengawasan di luar TPI.
Tim Imigrasi telah bergerak ke berbagai daerah, khususnya di Tanjung Selor dan Pelabuhan Malundung Tarakan. Untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di sana.
“Kita dalam melayani masyarakat, melayani orang asing, persyaratan lengkap sesuai aturan kita berikan kitasnya. Tapi nanti di lapangan akan telusuri satu per satu, kita akan cek satu per satu. Apakah mereka sesuai dengan izin tinggal yang diberikan,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan di perbatasan, Imigrasi juga berkolaborasi dengan instansi lain, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Saya berkunjung di Nunukan, kita ketemu sama komandan Pamtasnya yang baru satu minggu bertugas. Saya juga mengunjungi di Pulau Sebatik dan bertemu sama petugas Pamtas itu saling bekerjasama,” ujarnya.
Syahrioma menekankan tanpa bantuan dari masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, pengawasan tidak akan berjalan dengan maksimal. Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi TPPO ilegal di wilayah perbatasan. (kn-2)
