TANJUNG SELOR – Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan.
Dari tiga PLBN yang telah dibangun Pemerintah Pusat, hanya PLBN Sebatik di Kabupaten Nunukan yang bisa optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang bisa efektif nantinya ketika beroperasi itu hanya PLBN Sebatik. Yang lainnya belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ungkap Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, Minggu (28/9).
Padahal, pembangunan tiga PLBN di Kaltara menelan biaya besar, mencapai ratusan miliar rupiah. PLBN dibangun untuk memperkuat pertahanan sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan. Namun, hingga kini, dua PLBN lainnya dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.
“Jangan sampai PLBN hanya menjadi simbol pertahanan. Tanpa kesejahteraan masyarakat, fungsi pertahanan itu tidak akan berarti apa-apa,” tegasnya.
Ia menilai, konsep pembangunan PLBN seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Pembangunan di kawasan perbatasan harus menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Agar warga memiliki sumber penghidupan yang layak.
“Orang lapar bisa saja menyelundup atau melanggar aturan. Tapi kalau masyarakat sejahtera, mereka tidak akan berbuat jahat. Itu prinsip sederhana yang seharusnya jadi dasar pembangunan di perbatasan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, pembangunan PLBN harus diikuti dengan peningkatan pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar masyarakat di dalam negeri. Saat ini, banyak warga perbatasan yang lebih memilih berbelanja ke Malaysia. Karena harga dan ketersediaan barang di wilayah sendiri belum kompetitif.
“Kalau barang-barang dasar tidak ada di wilayah sendiri, masyarakat pasti ke Malaysia. Maka pemerintah harus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di dalam negeri,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan, pembangunan PLBN di Kaltara tidak hanya berorientasi pada simbol kedaulatan. Tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan. (kn-2)
