TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan nasional tahun 2026 yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan tema Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, tema pembangunan nasional tersebut sejalan dengan dinamika pemerintahan dan kondisi global yang tengah dihadapi. Fokus utama pembangunan tahun depan, diarahkan untuk memperkuat sektor pangan dan energi sebagai pilar kemandirian bangsa. Sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah telah menyusun arah kebijakan yang menjadi langkah strategis untuk melaksanakan prioritas dan mencapai sasaran pembangunan nasional,” terangnya, Minggu (28/9).
Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama dalam kebijakan pembangunan tahun 2026. Pertama, peneguhan kedaulatan pangan, energi, dan air dengan memastikan ketersediaan serta ketahanan di sektor-sektor vital. Kedua, mendorong ekonomi yang produktif melalui hilirisasi industri dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Ketiga memastikan pembangunan yang inklusif, agar tidak ada yang tertinggal. Semua lapisan masyarakat harus merasakan manfaat dari Pembangunan. Termasuk masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman seperti yang ada di Kalimantan Utara,” tegasnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Ingkong, berkomitmen untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program kerja daerah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kaltara memiliki potensi besar di sektor pangan dan energi. Dengan kebijakan nasional yang selaras ini, kita optimistis pembangunan di daerah akan semakin terarah dan berkelanjutan,” tuturnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pertanian Jadi Bantalan Ekonomi Kaltara
Sementara itu, struktur ketenagakerjaan di Kaltara saat ini lebih banyak ditopang oleh sektor informal. Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) sekaligus pengamat ekonomi Dr Margiyono menyebut, kondisi ini menunjukkan lemahnya daya serap sektor formal akibat kemajuan teknologi.
Menurut data BPS yang dikutip Margiyono, pekerja informal di Kaltara mencapai lebih dari 50 persen. Mereka tersebar di sektor perdagangan kecil, kuliner, hingga jasa pinggir jalan.
“Pekerja informal ini paling dominan. Sektor formal justru makin turun karena padat modal dan banyak digantikan teknologi,” jelasnya.
Margiyono mencontohkan, perusahaan telekomunikasi atau perbankan kini hanya butuh sedikit tenaga kerja. Layanan nasabah banyak digantikan aplikasi hingga mesin ATM.Margiyono menekankan, ekonomi Kaltara lebih dipengaruhi perbankan ketimbang APBD.
“Ini yang disebut pengangguran struktural atau pengangguran teknologi. Fenomena global, termasuk di Kaltara. Belanja pemerintah hanya Rp 3,6 triliun, sementara dana perbankan yang beredar Rp 21 triliun. Artinya, 700 persen lebih besar,” sebutnya.
Namun, dana itu lebih banyak terserap ke sektor jasa lain seperti reparasi elektronik (±Rp7 triliun) dengan tenaga kerja kecil, hanya sekitar 5 ribu orang. Sementara sektor pertanian yang menyerap ±50 ribu pekerja, hanya kebagian sekitar 5 persen dari dana perbankan.
Di sisi lain, usaha kafe, restoran, dan perhotelan di Tarakan menghadapi persaingan ketat. Banyak usaha baru bermunculan, sementara usaha lama gulung tikar. “Fenomenanya tumbuh yang baru, mati yang lama. Akhirnya pekerja hanya berpindah-pindah, bukan bertambah,” kata Margiyono.
Margiyono menegaskan, ketergantungan pada tambang (minyak, gas, batubara) tidak berkelanjutan. Menurutnya, Kaltara harus menyiapkan ekonomi pasca tambang melalui sektor pertanian.
“Kalau tambang habis, kita mau ke mana? Jawabannya pertanian dalam arti luas, dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga kehutanan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar hasil pertanian dijadikan bahan baku industri. “Kalau pangan surplus, harga stabil, lalu disambut dengan industri hilir. Bisa industri ikan, sawit, kakao, sampai rumput laut. Itu yang bisa menyerap tenaga kerja dan jadi bantalan ekonomi,” tutupnya. (kn-2)
