TANJUNG SELOR – Progres aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih rendah.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, realisasi aktivasi IKD baru mencapai 5,27 persen dari total penduduk wajib KTP.
Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengatakan, hingga awal Oktober 2025, jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan IKD baru mencapai 28.367 orang. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 30 persen dari total penduduk wajib KTP.
“Kalau dibandingkan dengan jumlah wajib KTP di Kaltara, capaian kita memang masih rendah. Baru sekitar 5,27 persen. Jadi masih cukup jauh dari target,” ungkap, Minggu (12/10).
Ia menjelaskan, lambatnya progres aktivasi IKD disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak warga belum memahami manfaat IKD, bahkan sebagian belum merasa perlu untuk mengaktifkannya.
“Tidak semua orang mau mengaktifkan IKD, padahal ini penting. Ke depan, seluruh layanan publik akan terintegrasi dengan identitas digital. Jadi masyarakat harus mau beradaptasi,” jelasnya.
Menurut Sanusi, IKD memiliki berbagai keunggulan dibandingkan KTP fisik. Melalui aplikasi di ponsel, warga tidak hanya bisa melihat data pribadi. Tetapi juga data keluarga secara lengkap, termasuk Kartu Keluarga (KK). Selain itu, pembaruan data seperti perubahan nomor ponsel atau anggota keluarga juga dapat dilakukan langsung melalui aplikasi tersebut.
“Kalau KTP biasa hanya menampilkan identitas pribadi. Tapi lewat IKD, semua data keluarga bisa diakses. Jika ada perubahan data, bisa langsung diperbarui secara digital,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan aktivasi IKD melalui sosialisasi di berbagai daerah. Termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan layanan publik.
“Target kami, masyarakat Kaltara semakin sadar akan pentingnya IKD. Karena ini bagian dari transformasi digital layanan kependudukan yang mendukung kemudahan dan efisiensi pelayanan publik ke depan,” ujarnya. (kn-2)
