TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen untuk mempercepat program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana. Serta penyediaan prasarana permukiman yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengapresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas dukungan dan langkah konkret dalam memperkuat sektor perumahan di daerah. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen melanjutkan program rumah layak huni dan memperluas jangkauan bantuan perumahan hingga ke wilayah perdesaan. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara,” ujarnya, Kamis (16/10).
Ia menjelaskan, Kaltara menghadapi sejumlah tantangan serius di sektor perumahan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dari 713.600 jiwa pada 2021 menjadi 749.400 jiwa pada 2025 berdampak langsung terhadap kebutuhan hunian. Berdasarkan data, backlog perumahan atau kekurangan rumah layak di Kaltara mencapai 27.127 rumah tangga, sementara backlog penghuni sebanyak 17.752 rumah tangga pada 2023.
“Selain itu, masih terbatasnya rumah terjangkau. Terutama di wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor, menjadi persoalan tersendiri,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang masih menjadi hambatan pengembangan kawasan permukiman di beberapa daerah. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya permukiman tidak terencana yang berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan pelayanan publik.
Meski demikian, Pemprov Kaltara menilai sektor perumahan tetap memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dengan ketersediaan lahan sekitar 222 hektare, khususnya di Kabupaten Malinau dan Bulungan, serta kawasan strategis seperti Koridor Sungai Kayan, Sesayap, dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Daerah ini dinilai siap menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan.
Kaltara memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utara Indonesia. Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. (kn-2)
