TANJUNG SELOR – Meskipun angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi menilai tantangan dalam mengentaskan kemiskinan masih cukup besar.
Persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sisi statistik. Melainkan juga dari kondisi nyata masyarakat di lapangan yang masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius menyampaikan, bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektor. Angka yang tampak kecil di atas kertas tidak selalu menggambarkan kenyataan di masyarakat.
“Di data, memang angka kemiskinan kita lebih rendah dibanding nasional. Namun di lapangan, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujarnya, Minggu (19/10).
Lebih lanjut, Bertius menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengacu pada tiga pilar strategi nasional pengentasan kemiskinan. Yakni menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempersempit kantong-kantong kemiskinan.
Namun, implementasi di daerah harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal. Bantuan sosial memang penting untuk meringankan beban masyarakat, tetapi itu tidak cukup. Tanpa adanya peluang kerja baru dan penguatan ekonomi lokal. Masyarakat akan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ia juga menyoroti kondisi wilayah perbatasan di Kaltara yang masih membutuhkan perhatian khusus. Akses infrastruktur dan layanan dasar yang terbatas membuat intervensi program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara lebih intens dan terfokus.
Upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi semata. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan kemiskinan butuh sinergi semua pihak agar program yang dilaksanakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya terarah dan kolaboratif, Pemprov Kaltara optimis dapat menekan angka kemiskinan. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (kn-2)
