TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Kaltara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltara Tahun Anggaran 2026. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, kesepakatan bersama ini menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislative. Dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan, meski waktu pembahasan yang tersedia relatif singkat.
“Semua sudah sepakat, tinggal bagaimana kita segera menyesuaikan. Agar pelaksanaan program bisa dilakukan tepat waktu. Dengan adanya penyesuaian ini, kami harapkan kegiatan prioritas dapat segera berjalan,” ujarnya, Senin (20/10).
Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang terbatas. Pemerintah harus cermat menentukan program prioritas yang paling memungkinkan dijalankan. Dalam waktu yang singkat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita sesuaikan kondisi lapangan. Kalau proyek besar belum memungkinkan secara teknis, maka kita fokus ke kegiatan yang realistis. Seperti sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang bisa diselesaikan dalam dua bulan ke depan,” jelasnya.
Terkait isu Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang ikut terpengaruh penyesuaian anggaran. Ingkong memastikan bahwa hal ini tidak hanya terjadi di Kaltara, tetapi juga di beberapa provinsi lain.
“Kita harus bijak menentukan skala prioritas sesuai misi pembangunan dan sinkronisasi kebijakan nasional. Karena kondisi fiskal ini bukan hanya kita yang hadapi, tapi hampir semua daerah,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto, menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara 2026. Merupakan penjabaran dari RPJMD 2025–2029 serta selaras dengan prioritas nasional.
“RKPD Kaltara 2026 memuat arah kebijakan pembangunan yang mendukung transformasi Kaltara sebagai beranda NKRI yang makmur dan berkelanjutan,” jelasnya.
Mengacu pada tema pembangunan nasional, tahun 2026 Kaltara menekankan pada penguatan ketahanan pangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Sebanyak delapan program unggulan disiapkan sebagai prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk mendorong ekonomi daerah. Memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. (kn-2)
