TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi berganti pimpinan. Sebelumnya jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Toto Prihantoro berganti kepada Sindu Senjaya Aji.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, yang hadir dalam serah terima jabatan itu menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan dalam memperkuat tata kelola keuangan. Serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Saya ingin sinergitas dan kolaborasi dengan BPKP Kaltara terus diperkuat. Kolaborasi ini sangat penting. Terutama dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” ujarnya, Selasa (21/10).
Peran BPKP menjadi sangat vital bagi Kaltara yang masih tergolong provinsi muda berusia 13 tahun. Dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dukungan dan pengawasan dari BPKP diharapkan dapat membantu Pemprov Kaltara. Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan transparan.
“BPKP berperan besar memastikan anggaran daerah digunakan tepat sasaran. Apalagi kami sedang membentuk tim khusus peningkatan PAD yang dipimpin Kepala Bapenda. Tim ini akan memetakan potensi pajak yang belum tergarap untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” terangnya. \
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara yang baru, Sindu Senjaya Aji, menyampaikan komitmennya melanjutkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Ia menegaskan, BPKP tidak hanya hadir sebagai lembaga pengawasan. Tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan akuntabel.
“BPKP hadir bukan semata-mata sebagai pengawas. Tetapi juga mitra strategis yang siap mendukung pemerintah daerah. Dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika ekonomi global dan pengurangan dana transfer ke daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Ia menekankan pentingnya optimalisasi belanja publik yang efisien, berkualitas, dan tepat sasaran. Agar mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil pengawasan, BPKP Kaltara telah memberikan kontribusi signifikan. Di antaranya penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp 3,9 miliar, optimalisasi PAD hingga Rp 220,76 miliar, dan efisiensi pengeluaran Rp 27,4 miliar.
“Angka ini menunjukkan komitmen nyata BPKP dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Pemprov Kaltara yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meraih APBD Award 2024 atas tata kelola keuangan yang baik.
“Harapan kami, kerja sama yang solid ini terus ditingkatkan untuk memastikan pembangunan di Kaltara berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (kn-2)
