TARAKAN – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa seluruh pembiayaan program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tarakan bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penegasan ini disampaikan menyusul temuan Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Tarakan, terkait dugaan adanya pemanfaatan APBD pada tahap awal pelaksanaan program rintisan nasional tersebut. Isu sumber pendanaan muncul saat kunjungan kerja Ombudsman RI ke Tarakan, Rabu (22/10).
Tim Ombudsman bersama perwakilan Kemensos dan Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, meninjau langsung fasilitas Sekolah Rakyat yang telah beroperasi sejak September lalu. Ombudsman menyoroti pentingnya kejelasan sumber anggaran, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Sementara pihak Pemkot Tarakan menyebut kemungkinan adanya dukungan APBD hanya pada tahap awal, guna menunjang kesiapan sarana. Menanggapi hal tersebut, Agung Hendrawan dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbang) Kemensos RI memastikan, pendanaan program tersebut sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Pusat.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan rintisan nasional yang pembiayaannya berasal dari APBN. Kalau pun ada penggunaan APBD di awal, kami memahami itu mungkin untuk keperluan darurat atau minor,” ujarnya.
Agung menjelaskan, jika memang terdapat keterlibatan APBD, sifatnya hanya sementara sebelum seluruh alokasi APBN tersalurkan sepenuhnya. Terkait sarana dan prasarana, ia menambahkan Kemensos telah membentuk satuan tugas (Satgas). Khusus yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku leading sector pembangunan fisik.
“Untuk fisik bangunan memang menjadi tugas Kementerian PUPR. Kami di Kemensos fokus pada koordinasi dan memastikan fasilitas strategis berjalan baik. Satgas kami akan bekerja sama dengan PUPR untuk menata bangunan eksisting, serta mempersiapkan fasilitas baru tahun depan,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Kemensos juga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan siswa, mulai dari seragam, perlengkapan pribadi, hingga kebutuhan di asrama. Menurutnya, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tarakan saat ini masih berada pada tahap 1C (rintisan). Sejak dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 22 September, kegiatan belajar difokuskan untuk membiasakan anak-anak dengan lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama.
“Kami juga fokus pada pemenuhan kebutuhan anak-anak, baik pakaian, perlengkapan belajar, maupun kebutuhan di asrama,” jelas Agung.
Kegiatan belajar mengajar belum berjalan penuh. Sebab siswa dibiasakan dengan rutinitas sekolah dan asrama, memegang buku dan alat tulis, serta berinteraksi dalam kegiatan bersama. Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah memegang pena atau buku sebelumnya.
Kemensos juga menyiapkan perlengkapan belajar secara bertahap, termasuk program satu anak satu laptop serta fasilitas pendukung seperti printer dan perlengkapan kelas yang akan lengkap seiring dimulainya proses belajar formal. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sistem boarding school ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup. Agung menegaskan, peran pemerintah daerah hanya bersifat administratif dan koordinatif.
“Ke depan, seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat di Tarakan akan dipenuhi sepenuhnya dari APBN. APBD hanya bersifat minor dan terbatas pada tahap awal,” tutupnya. (kn-2)
