TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperjuangkan peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah perbatasan.
Salah satunya melalui rencana pembangunan sejumlah jembatan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Yang akan dibiayai melalui bantuan senilai Rp 150 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, komunikasi intensif dengan pihak Kemenkeu dan pemerintah provinsi lain sudah dilakukan. Untuk memastikan percepatan penyaluran anggaran tersebut.
“Kita selalu berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan pemerintah provinsi di daerah-daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat anggaran itu sudah turun dan bisa kita laksanakan di tahun 2026,” ujarnya, Rabu (22/10) lalu.
Ia menjelaskan, dana Rp 150 miliar itu akan difokuskan untuk membangun jembatan di wilayah Krayan. Yang selama ini masih minim infrastruktur penghubung.
Berdasarkan usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara. Terdapat sekitar 8-9 jembatan yang akan dibangun melalui skema bantuan ini.
“Salah satu jembatan yang sempat kita usulkan adalah Jembatan Binuang. Tapi karena sudah dibiayai oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara. Maka anggaran bantuan dari Kemenkeu ini akan kita alokasikan untuk jembatan-jembatan lain yang belum memiliki pendanaan,” jelasnya.
Menurutnya, wilayah Krayan memang menghadapi tantangan berat dalam hal konektivitas. Karena kondisi geografisnya yang dikelilingi banyak sungai besar dan akses jalan yang terbatas. Pembangunan jembatan dinilai sangat penting, untuk membuka keterisolasian dan mempercepat mobilitas warga antarwilayah.
“Di Krayan itu banyak sungai besar yang belum ada jembatannya. Itulah yang kita prioritaskan untuk dibangun. Agar masyarakat tidak lagi kesulitan dalam transportasi barang dan hasil pertanian,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan fisik proyek, Zainal menyebut masih menunggu kepastian dari Kemenkeu. Apakah anggaran tersebut akan dikelola langsung oleh Pemprov Kaltara atau melalui BPJN Kaltara. Ia berharap, bantuan dari Kemenkeu ini dapat segera direalisasikan. Mengingat kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
“Mudah-mudahan segera terealisasi, sehingga konektivitas wilayah Krayan bisa lebih baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” harapnya. (kn-2)
