GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menegaskan, Aparatur Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilantik harus menunjukkan sikap disiplin. Patuh terhadap perintah pimpinan, dan menjaga etika sebagai aparatur negara.
Ia mengingatkan akan ada evaluasi dan sanksi tegas bagi PPPK yang berulah atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mengenakan seragam Korpri bukan hanya simbol status sebagai aparatur pemerintah. Tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.
“PPPK ini setelah memakai pakaian Korpri jangan sampai ada yang diperintah oleh atasan, tapi tidak mau bekerja. Kalau ada yang seperti itu, akan diberikan peringatan dan sanksi,” tegasnya, Jumat (24/10).
Menurutnya, pengalaman di masa lalu menunjukkan masih ada oknum PPPK angkatan pertama yang berperilaku tidak sesuai etika birokrasi setelah resmi dilantik. Mereka terkesan abai terhadap instruksi atasan dan bekerja seenaknya. Padahal status PPPK menuntut profesionalisme dan loyalitas terhadap lembaga.
“Informasinya, ada beberapa oknum di angkatan pertama yang setelah dilantik justru berulah. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terulang lagi,” ujarnya.
Zainal menegaskan, Pemprov Kaltara akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PPPK. Terutama bagi mereka yang menunjukkan perilaku tidak disiplin atau tidak patuh terhadap sistem birokrasi. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan produktivitas aparatur daerah.
“Kalau ada yang menganggap sudah berpakaian Korpri lalu bisa bekerja seenaknya, itu keliru besar. Justru harus lebih rajin, lebih semangat, dan menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya,” pesannya.
Ia berharap seluruh PPPK memiliki semangat kerja yang tinggi serta rasa bangga menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Ke depan Pemprov tidak akan ragu melakukan pembinaan dan tindakan tegas bagi PPPK yang melanggar disiplin kerja maupun etika jabatan. (kn-2)
