TANJUNG SELOR – Program Kaltara Terang yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menghadirkan listrik di wilayah perbatasan. Tetapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hingga saat ini, sudah delapan perusahaan berpartisipasi membantu pengembangan desa-desa penerima manfaat. Terutama melalui bantuan listrik dan peralatan produksi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Yosua Batara Payangan menjelaskan, sejumlah perusahaan telah memberikan dukungan konkret berupa bantuan listrik PLTS dan pembangunan rumah UMKM. Serta penyediaan mesin jahit listrik untuk kelompok usaha pengrajin tas berbahan kulit dan rotan.
“Masyarakat di sana sudah mulai berproduksi. Targetnya satu kelompok bisa menghasilkan enam tas per hari,” ujarnya, Kamis (30/10).
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara program kelistrikan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Seperti pesan Pak Gubernur, listrik tidak hanya harus masuk. Tapi juga harus menggerakkan ekonomi. Ketika listrik menyala, UMKM pun hidup dan tumbuh,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat warga, Dinas ESDM bersama perusahaan pendukung akan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memamerkan hasil kerajinan mereka. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang motivasi bagi desa lain untuk ikut berkomitmen dalam mengembangkan usaha produktif.
Selain desa yang telah berjalan, pemerintah juga tengah menyiapkan program serupa di beberapa wilayah lain, termasuk Desa Tagul. Desa ini dikenal memiliki potensi besar di bidang madu hutan. Namun selama ini, masyarakat hanya menjual madu mentah dengan harga murah.
“Sekarang mereka mulai belajar mengolah madu agar kadar airnya berkurang dan lebih layak jual. Kami juga bantu mereka dalam pengemasan agar lebih menarik,” jelasnya.
Program Kaltara Terang akan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak desa dan mitra perusahaan. Pemerintah berharap, kehadiran listrik di wilayah perbatasan bukan hanya menerangi rumah-rumah warga. Tetapi juga menjadi sumber penerang bagi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat Kaltara.
Bahkan, pada tahun depan Pemerintah Pusat telah menetapkan arah Pembangunan dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Tema ini menjadi landasan strategis dalam memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menyambut baik arah pembangunan nasional tersebut. Ia menilai, tema tersebut sejalan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kaltara. Terutama dalam sektor pangan dan energi.
“Fokus utama pembangunan tahun depan diarahkan untuk memperkuat sektor pangan dan energi sebagai pilar kemandirian bangsa. Sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat,” ujar Ingkong Ala, belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah telah merumuskan tiga fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional tahun 2026. Pertama, peneguhan kedaulatan pangan, energi, dan air. Dengan memastikan ketersediaan serta ketahanan di sektor-sektor vital.
Kedua, mendorong ekonomi yang produktif dan berdaya saing melalui hilirisasi industri dan transformasi digital. Ketiga, mewujudkan pembangunan yang inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di wilayah perbatasan dan pedalaman, dapat merasakan manfaat pembangunan.
“Semua lapisan masyarakat harus ikut merasakan hasil pembangunan. Jangan sampai ada kesenjangan, terutama di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Utara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ingkong menyampaikan Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program kerja daerah yang konkret dan berkelanjutan. Pemprov Kaltara akan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Yang dinilai mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kaltara memiliki potensi besar di sektor pangan dan energi. Dengan kebijakan nasional yang selaras ini, kami optimistis pembangunan di daerah akan semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh. (kn-2)
