TARAKAN – Upaya mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kalimantan Utara (Kaltara) terus digencarkan.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltara Rahmawati mengatakan, bersama pemerintah dan sejumlah kementerian terkait berkomitmen untuk memperluas akses pelatihan, permodalan, dan pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
“Kami ingin masyarakat Kaltara tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Karena itu kami menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Rahmawati usai membuka kegiatan Kementerian Perindustrian RI, Minggu (9/11).
Pelatihan yang digelar kali ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, dengan menghadirkan narasumber dari pusat. Kegiatan ini mencakup tiga bidang utama, yakni pengolahan hasil laut, pelatihan ekoprint dan servis alat rumah tangga.
Menurut Rahmawati, potensi hasil laut di Kaltara sangat besar, namun belum diolah maksimal. “Kita punya hasil laut yang melimpah. Melalui pelatihan ini, kita dorong masyarakat untuk bisa mengolahnya menjadi produk tahan lama seperti keripik ikan, amplang, dan olahan siap jual lainnya,” jelasnya.
Selain sektor pangan, pelatihan ekoprint dan batik khas daerah juga mendapat perhatian. Produk seperti Sesingal, yang dulunya hanya terjual beberapa potong per bulan, kini sudah mencapai ratusan.
“Ini bukti bahwa kreativitas lokal mulai dilirik pasar. UMKM kita mulai tumbuh,” tambahnya.
Sementara itu, pelatihan servis alat rumah tangga diberikan bagi peserta laki-laki yang memiliki minat di bidang teknis. “Dengan kemampuan itu, mereka bisa membuka usaha sendiri, bahkan mempekerjakan orang lain. Jadi, ekonomi keluarga bisa tumbuh dari bawah,” katanya.
Ia juga menyebutkan adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian, serta kerja sama dengan sejumlah bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah.
“Presiden sangat memperhatikan pelaku UMKM. Sekarang akses permodalan jauh lebih mudah, tanpa perlu agunan seperti BPKB atau sertifikat. Cukup membawa NIB, NPWP, dan Kartu Keluarga, masyarakat bisa mengakses pinjaman usaha hingga Rp 100 juta,” jelas Rahmawati.
Ia menegaskan, pemerintah mendorong agar skema KUR dibuat sesederhana mungkin, sehingga pelaku UMKM tidak lagi terbebani syarat yang rumit.
“Kita ingin pelaku usaha kecil bisa tumbuh cepat, tidak terhambat oleh birokrasi. Pemerintah Pusat sudah menugaskan bank untuk mempermudah aksesnya,” tegasnya.
Namun Rahmawati juga mengakui bahwa tantangan utama di Kaltara masih pada aspek logistik dan transportasi, yang membuat harga barang dan biaya produksi tinggi.
“Kadang orang enggan datang atau berinvestasi karena ongkos logistik mahal. Ini yang perlu kita pikirkan bersama agar ekonomi daerah tidak hanya berputar di antara kita saja,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada infrastruktur transportasi udara dan laut, agar arus barang dan wisatawan ke Kaltara lebih lancar. Rahmawati juga menekankan pentingnya digitalisasi dan manajemen usaha bagi UMKM agar mampu bersaing.
“Kreativitas saja tidak cukup. Perlu pengelolaan, keamanan produk, dan kemampuan promosi digital supaya bisa menembus pasar nasional,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal, Rahmawati bahkan rutin menggunakan batik khas Kaltara dalam setiap kegiatan resmi di DPR RI. Ke depan, ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri bisa semakin kuat.
“Dengan memakai batik daerah, saya ikut memasarkan produk UMKM kita. Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi yang mau bantu? Kaltara punya potensi besar. Dengan semangat kerja keras dan dukungan semua pihak, kita bisa jadikan industri kecil dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” harapnya. (kn-2)
