TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Termasuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Salah satu langkah nyata yang dijalankan melalui program Dokter Terbang, dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman mengatakan, program Dokter Terbang hingga kini masih sangat relevan dan dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, tidak semua warga di daerah perbatasan memiliki akses mudah terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu, keberadaan tim medis yang datang langsung ke lapangan sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan dasar maupun spesialistik.
“Kalau saya lihat, minat masyarakat terhadap layanan Dokter Terbang cukup tinggi. Karena itu, program ini tetap kami jalankan setiap tahun,” ujarnya, Senin (10/11).
Untuk tahun 2025, Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 1,7 miliar guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Hingga saat ini, tim Dokter Terbang telah melayani 16 lokasi (lokus) dari total target 20 lokus pelayanan sepanjang tahun.
“Rencananya, pada 13 November nanti, tim akan memberikan pelayanan di Sebatik Utara. Masih ada empat lokus lagi yang akan diselesaikan hingga akhir tahun,” jelasnya.
Usman menambahkan, jika masih terdapat permintaan layanan tambahan dari masyarakat di luar target yang telah ditentukan. Pihaknya akan tetap berupaya memberikan pelayanan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kita tetap layani semampunya, dan semoga anggarannya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan,” katanya.
Lebih lanjut, Usman menegaskan Dokter Terbang bukan sekadar program kesehatan regular. Melainkan layanan spesialis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Program ini mencakup layanan umum, gigi, kebidanan, hingga pemeriksaan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes.
Dengan keberlanjutan program tersebut, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Kaltara. Di mana pun mereka tinggal, bisa mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. (kn-2)
