TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menilai kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan Pemerintah Pusat belum sesuai dengan kondisi lapangan. Karena tingginya biaya distribusi dan perbedaan karakter wilayah perbatasan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltara Hasriyani menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan bersama tim Satgas bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), penerapan HET premium Rp 15.400 per kilogram tidak realistis diterapkan di wilayah perbatasan seperti Kaltara.
“Secara aturan memang HET itu harus dijalankan, tetapi realitas di lapangan berbeda. Harga beli dari daerah asal sudah tinggi, ditambah biaya angkut dan bongkar muat yang mahal. Di Tarakan saja rata-rata harga sudah mencapai Rp 17 ribu per kilogram. Bahkan ada merek tertentu seperti Nagamas yang dijual hingga Rp 19–20 ribu,” ujarnya, Senin (10/11).
Hasil tinjauan bersama Satgas Pangan Nasional, Bapanas, dan Ditreskrimsus Polda Kaltara menemukan biaya distribusi dan logistik menjadi kendala utama dalam menjaga harga tetap sesuai HET. Karena itu, Pemprov Kaltara meminta agar penerapan HET di wilayah perbatasan mempertimbangkan karakteristik geografis dan rantai pasok yang berbeda dengan daerah penghasil beras.
“Daerah penghasil seperti Sulawesi Selatan saja sudah kesulitan menerapkan HET yang baru. Apalagi kita di Kalimantan Utara yang bergantung pada pasokan dari luar. Jadi perlu kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis zonasi,” jelas Hasriyani.
Meski harga beras di Kaltara cenderung di atas standar nasional, kondisi pasokan masih aman dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Hasriyani menegaskan, selama ketersediaan tetap terjaga, kenaikan harga sedikit di atas HET masih dapat ditoleransi.
“Selama barang tersedia, masyarakat masih bisa menyesuaikan. Yang berbahaya justru kalau stok kosong, itu baru menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Berdasarkan data konsumsi beras di Kaltara yang mencapai 6,34 kilogram per kapita per bulan. Kebutuhan total beras provinsi ini sekitar 58 ribu ton per bulan. Namun, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 69–70 persen, sehingga pasokan luar daerah tetap dominan.
“Kalau pedagang berhenti memasok karena HET tidak realistis, dampaknya bisa fatal. Jadi prioritas utama kami menjaga ketersediaan,” ujarnya.
Selain beras, Disperindagkop-UKM juga memantau komoditas strategis lain seperti ayam potong dan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Menurut Hasriyani, distribusi antarwilayah masih berjalan baik, dan kompetisi antar pedagang menjaga harga tetap stabil.
“Untuk ayam, stoknya aman dari distributor besar di Tarakan dan Bulungan. Selama distribusi lancar, harga stabil karena pedagang bersaing sehat,” katanya.
Pemprov Kaltara berharap pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas harga berbasis wilayah, agar kebijakan lebih adil bagi daerah perbatasan.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda. Kami berharap ada mekanisme penyesuaian supaya pelaku usaha tetap bisa beroperasi tanpa takut sanksi, dan masyarakat tetap mendapat harga wajar,” pungkasnya. (kn-2)
