TANJUNG SELOR – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki tingkat realisasi anggaran yang rendah.
Bahkan, beberapa OPD baru merealisasikan anggaran sekitar 30 persen dari total pagu yang tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian serius Inspektorat Kaltara. Inspektur Daerah Kaltara Yuniar Aspiati mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar realisasi anggaran di seluruh OPD dapat berjalan sesuai target.
“Memang masih ada OPD yang realisasinya rendah. Ini menjadi atensi kami bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, rendahnya realisasi pada triwulan ketiga ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena adanya pemotongan dan perubahan anggaran dari Pemerintah Pusat di awal tahun. Hal itu membuat pelaksanaan program baru bisa berjalan efektif mulai April atau Mei 2025.
“Awalnya memang sempat tertunda karena ada perubahan anggaran dan penyesuaian dari pusat. Jadi, pergerakan anggaran di daerah baru mulai aktif di pertengahan tahun,” jelasnya.
Selain itu, Yuniar menuturkan, sebagian besar OPD cenderung melakukan pencairan anggaran di akhir tahun, terutama pada Desember. Hal ini umum terjadi karena sejumlah kegiatan baru diselesaikan pada kuartal terakhir. Sementara proses pembayaran menunggu verifikasi administrasi dan pajak.
“Biasanya pembayaran dilakukan di akhir tahun, karena banyak kegiatan fisik yang baru rampung menjelang Desember. Jadi, nanti akan terlihat lonjakan signifikan di bulan itu,” terangnya.
Meski begitu, Inspektorat tetap mengingatkan agar OPD mempercepat proses penyerapan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Bahkan, Gubernur juga sudah memberikan arahan agar setiap OPD yang realisasinya rendah segera melaporkan kendala dan melakukan percepatan.
Rendahnya realisasi anggaran di daerah bisa berdampak pada penilaian kinerja pemerintah provinsi di tingkat nasional. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat. Agar serapan anggaran dapat optimal menjelang akhir tahun. (kn-2)
