TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperluas akses listrik bagi masyarakat tidak mampu melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis.
Tahun ini, sebanyak 1.893 rumah ditargetkan menerima sambungan listrik. Yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian. Kepala Dinas ESDM Kaltara Yosua Batara menjelaskan, ribuan rumah tersebut tersebar di lima kabupaten/kota.
“Di Bulungan 545 rumah, Tarakan 226 rumah, Nunukan 465 rumah, Tana Tidung 144 rumah, dan Malinau 513 rumah,” sebutnya, Rabu (19/11).
Dari total 1.893 rumah tersebut, 1.601 unit merupakan penerima program yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN. Sementara 292 sambungan baru ditangani melalui APBD Kaltara.
“Kita memang prioritaskan yang dari pusat. Kekurangannya, yang sedikit ini kita masukkan ke BPD sesuai kemampuan anggaran daerah,” kata Yosua.
Program ini juga menjangkau wilayah-wilayah terluar, termasuk Sebatik dan desa-desa di kawasan perbatasan. Bantuan BPBL ditujukan bagi rumah tangga tidak mampu yang telah berada di wilayah yang dilewati jaringan listrik PLN.
“Program ini langsung menjadikan penerima sebagai pelanggan PLN. Fokusnya membantu masyarakat kurang mampu yang rumahnya sudah dilewati jaringan. Tapi belum bisa melakukan pasang baru karena keterbatasan ekonomi,” terangnya.
Terkait rencana tahun 2026, Yosua menyampaikan pemerintah provinsi telah melakukan pendataan ulang untuk menyiapkan usulan program lanjutan. Dinas ESDM telah bersurat kepada seluruh kabupaten/kota, untuk mengirimkan jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik.
“Kami sudah kumpulkan lagi. Data dari kabupaten/kota sedang direkap. Setelah itu kami turun ke lapangan untuk memastikan berapa rumah tangga miskin yang belum berlistrik,” ujarnya.
Data tersebut akan menjadi dasar pengusulan kembali ke pemerintah pusat maupun penyesuaian dengan pembangunan jaringan listrik PLN yang terus berlangsung. Perluasan jaringan PLN juga terus berjalan.
“Kita sudah minta data desa-desa perbatasan yang butuh percepatan,” imbuhnya.
Dengan skema terpadu antara pusat, daerah, dan PLN, Pemerintah Provinsi Kaltara optimistis cakupan elektrifikasi dapat terus meningkat. Sekaligus memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. (kn-2)
